Garut Gelar Workshop Tata Kelola Keuangan Desa, BPKP Beri Penghargaan kepada Desa Terbaik

SiarWarta.com, Garut — Pengelolaan dana desa Garut dengan alokasi anggaran mencapai Rp154.855.608.000 pada 2026 menjadi perhatian Bupati Abdusy Syakur Amin. Ia mengingatkan seluruh kepala desa agar menggunakan anggaran negara tersebut sesuai ketentuan dan tidak mencampurkannya dengan kepentingan pribadi.

Pesan itu disampaikan saat membuka workshop bertema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan tersebut diikuti para camat, kepala desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Garut.

Abdusy Syakur menilai pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan peluang ekonomi masyarakat, dan pengembangan aset desa merupakan tanggung jawab penting aparatur pemerintahan desa.

Dalam arahannya, Bupati Garut menyoroti besaran alokasi anggaran desa berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) pada 2026 yang mencapai Rp154.855.608.000.

Ia mengakui anggaran tersebut mengalami penyesuaian. Meski terdapat perubahan alokasi, pemerintah desa diminta tetap memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

"Manfaatkan sebaik-baiknya. Desa adalah institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki kewajiban dan hak dalam mengelola keuangan negara, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan," tegas Abdusy Syakur.

Menurutnya, posisi pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat membuat pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap penggunaan dana perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur hak dan kewenangan pemerintah desa.

Kabupaten Garut memiliki 421 desa dengan karakteristik persoalan dan potensi wilayah yang tidak sama. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembangunan di setiap desa dapat berbeda, menyesuaikan keadaan masyarakat dan kemampuan masing-masing wilayah.

Abdusy Syakur mengapresiasi kehadiran para camat, kepala desa, dan perangkat desa dalam workshop tersebut. Ia meyakini para kepala desa memiliki niat untuk membangun wilayahnya masing-masing.

Namun, niat baik dalam menjalankan pemerintahan desa harus disertai pemahaman mengenai aturan penggunaan anggaran. Dana desa merupakan uang negara sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Saya sangat yakin Bapak dan Ibu punya iktikad yang baik, tapi kalau salah penggunaannya, maka akan menjadi bencana bagi semuanya. Sehingga saya selalu titip pesan, tolong kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak bisa belajar," imbaunya.

Pesan tersebut ditujukan kepada seluruh aparatur desa agar tidak mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran tanpa memahami ketentuan yang berlaku. Kepala desa dan perangkatnya diminta mencari penjelasan apabila menemui persoalan yang belum dipahami, termasuk melalui proses belajar dan pendampingan.

Abdusy Syakur memastikan Pemerintah Kabupaten Garut siap memberikan pendampingan kepada para kepala desa. Dukungan tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki pemahaman aparatur mengenai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Ia juga menekankan hubungan antara keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Menurutnya, pembangunan kabupaten tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Karena itu, peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran, administrasi, dan aset menjadi bagian penting dari pembangunan daerah.

Dalam rangkaian workshop tersebut, BPKP Perwakilan Jawa Barat memberikan penghargaan kepada desa-desa terbaik di Kabupaten Garut. Penghargaan diberikan melalui tiga kategori penilaian yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa.

Kategori pertama adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik. Kategori kedua diberikan untuk Pengelolaan Aset Desa Terbaik, sedangkan kategori ketiga ditujukan bagi Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja desa dalam mengelola administrasi, keuangan, dan aset. Pengembangan potensi ekonomi lokal juga menjadi bagian dari aspek yang mendapat perhatian dalam penilaian tersebut.

Penghargaan ini menempatkan pengelolaan BUMDes, aset, dan keuangan sebagai tiga bidang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi perhatian BPKP.

Ketua Pelaksana sekaligus Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) I BPKP, Meidijanto, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Garut yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan.

Ia menjelaskan workshop tersebut diinisiasi berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, mulai dari menggali informasi hingga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa.

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi bagian dari sasaran pelaksanaan workshop. Melalui kegiatan tersebut, aparatur diharapkan dapat memanfaatkan materi dan pembinaan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa.

"Besar harapan kami kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat yang sama dari Bapak dan Ibu sekalian, dana desa dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," papar Meidijanto.

Setelah pembukaan, workshop dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Saepul Hidayat, S.STP., M.Si., M.Ak.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas materi strategis mengenai pengawasan dan tata kelola keuangan desa. Pembahasan diarahkan pada persoalan pengelolaan keuangan serta aspek pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rangkaian kegiatan ini mencakup penyampaian arahan kepala daerah, pemberian penghargaan kepada desa berprestasi, hingga pembahasan materi melalui diskusi panel yang melibatkan aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa se-Kabupaten Garut.