Bupati Garut Tekankan Pengawasan Ketat dalam Pemeriksaan Pengadaan Infrastruktur 2026

SiarWarta.com, Garut — Pemeriksaan pengadaan infrastruktur Garut tahun 2026 menjadi perhatian Bupati Abdusy Syakur Amin. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah agar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (3/11/2026).

Entry meeting ini dihadiri Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Yitno, bersama tim pemeriksa. Sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan undangan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut.

Abdusy Syakur Amin menyambut baik pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasa infrastruktur pelayanan publik. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk melihat kesesuaian tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai perencanaan program tidak cukup hanya disusun dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaannya juga harus berjalan ketat agar kegiatan yang dikerjakan pemerintah tetap berada dalam koridor aturan.

Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk menilai apakah realisasi kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Karena itu, evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah perlu dilakukan secara berkala.

Dalam arahannya, Bupati Garut turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia memandang kondisi tersebut bukan semata-mata sebagai pembatasan ruang gerak pemerintah daerah.

Abdusy Syakur Amin justru optimistis penyesuaian anggaran dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut juga dinilai dapat mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pandangan itu berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga agar penggunaan anggaran tetap efektif. Perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kebijakan efisiensi.

Abdusy Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pendampingan dan arahan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ia menilai pembinaan tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Bupati juga meminta agar tim pemeriksa memberikan arahan yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan.

" Sekali lagi terima kasih bapak mohon kiranya tadi bisa membantu kami, kami juga mengemban amanat dari masyarakat," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan penilaian kepatuhan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh masukan. Abdusy Syakur Amin menempatkan amanat masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pemantauan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan Bupati Garut dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan di lapangan. Ia menyebut pengawasan tersebut menjadi bagian dari upayanya melihat pelaksanaan pekerjaan secara langsung melalui sistem pemantauan yang tersedia.

Pengawasan internal terhadap aparatur turut didukung penggunaan aplikasi digital. Sistem tersebut digunakan untuk memeriksa berbagai aspek kinerja dan kedisiplinan ASN, termasuk data kehadiran atau absensi pegawai.

Abdusy Syakur Amin mengungkapkan bahwa aplikasi tersebut memungkinkannya mengecek berbagai informasi terkait aktivitas aparatur. Penggunaan teknologi itu ditujukan untuk mendorong pegawai menjalankan tugas dengan lebih baik.

"Bahkan saya juga punya aplikasi yang bisa mengecek semuanya termasuk absen dan lain-lain. Saking cintanya saya kepada teman-teman ASN supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Jadi terima kasih dikasih guiden pembinaan supaya teman-teman kalau ada yang salah bisa kita perbaiki," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa arahan dan pembinaan dari BPK dibutuhkan sebagai pedoman untuk memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas. Dengan begitu, evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, serta kedisiplinan ASN menjadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Garut.