Dedi Mulyadi Luncurkan Jabar Merawat, Warga Bisa Adukan Layanan Rumah Sakit

SiarWarta.com, Bandung — Jabar Merawat kini tersedia melalui platform Sapa Warga sebagai kanal pengaduan masyarakat yang mengalami hambatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aplikasi yang dihadirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut memungkinkan warga melaporkan kendala perawatan, termasuk ketika pasien mengalami penolakan di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Kanal pengaduan ini menyasar persoalan pelayanan kesehatan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kerja sama antarrumah sakit dengan pemerintah daerah. Dedi Mulyadi atau KDM mengatakan, masyarakat masih menghadapi berbagai keluhan meskipun jaringan kerja sama pelayanan kesehatan telah menjangkau puluhan rumah sakit.

"Kami paham bahwa kerja sama Pemprov Jabar dan Pemkab dan Pemkot se-Provinsi Jawa Barat dalam upaya melayani masyarakat di 86 rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dan di Jakarta, pasti dalam pelaksanaannya kami melihat masih ada keluhan, masih ada masalah-masalah yang dihadapi," ujar KDM, Selasa (3/11/2026).

Melalui aplikasi Jabar Merawat di Sapa Warga, masyarakat dapat menyampaikan keluhan ketika mengalami hambatan sebelum maupun selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kanal ini juga disiapkan untuk menerima laporan warga yang tidak mendapatkan pelayanan karena mengalami penolakan dari rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

KDM menjelaskan, keberadaan aplikasi tersebut ditujukan untuk menampung persoalan yang dialami pasien secara langsung. Keluhan mengenai pelayanan yang terhambat maupun penolakan pasien menjadi bagian dari laporan yang dapat disampaikan melalui platform tersebut.

"Aplikasi Jabar Merawat di Sapa Warga ini adalah tempat untuk menyampaikan keluhan ketika ada layanan rumah sakit yang sudah kerja sama tapi masih menghadapi hambatan bahkan ditolak," katanya.

Pengaduan tersebut mencakup kendala yang muncul dalam proses memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya kanal pelaporan, masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami ketika mengakses fasilitas kesehatan dalam jaringan kerja sama pemerintah daerah.

Jaringan pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari kebijakan ini mencakup 86 rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta. Rumah sakit tersebut telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama itu melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di seluruh wilayah Jawa Barat. Pelaksanaannya diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang masuk dalam jaringan tersebut.

Namun, KDM mengakui jumlah rumah sakit yang telah bekerja sama belum menghilangkan seluruh persoalan pelayanan. Masih terdapat keluhan dan hambatan yang dialami masyarakat ketika membutuhkan perawatan.

Kondisi itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan Jabar Merawat. Pemerintah daerah membutuhkan saluran pengaduan untuk menerima laporan masyarakat ketika pelaksanaan kerja sama rumah sakit tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pengembangan akses layanan kesehatan lintas wilayah juga didukung kesepakatan kerja sama yang melibatkan 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Barat bersama sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Wali Kota Depok pada 7 Oktober 2026. Melalui perjanjian itu, warga Jawa Barat dapat mengakses pelayanan kesehatan meskipun sedang berada di luar wilayah administrasi tempat tinggal asalnya.

Skema kerja sama tersebut memberikan ruang bagi masyarakat Jawa Barat untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus selalu kembali ke daerah asal ketika membutuhkan perawatan. Cakupannya juga menyentuh warga Jawa Barat yang sedang berada di Jakarta.

Kebijakan ini berkaitan dengan persoalan pembiayaan pengobatan yang dihadapi sebagian masyarakat. Kendala yang menjadi perhatian pemerintah termasuk masalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dapat memengaruhi akses warga terhadap pelayanan kesehatan.

KDM menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Persoalan administrasi maupun keterbatasan biaya, menurutnya, tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kondisi warga yang sedang membutuhkan pertolongan.

"Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu," ujar KDM.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Akses kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah sakit, tetapi juga menyangkut kemampuan warga memperoleh pelayanan ketika menghadapi kendala.

Kehadiran Jabar Merawat di Sapa Warga menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk menampung laporan sekaligus mengawasi pelaksanaan kerja sama pelayanan kesehatan. Masyarakat dapat menggunakan kanal tersebut ketika mengalami masalah sebelum mendapatkan perawatan maupun saat sudah menjalani pelayanan di rumah sakit.

KDM berharap mekanisme pengaduan itu mempermudah warga menyampaikan keluhan dan membantu pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan yang terjadi. Layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di Jawa Barat, tetapi juga warga Jawa Barat yang sedang berada di Jakarta.

Dengan cakupan pengaduan tersebut, Jabar Merawat ditempatkan sebagai sarana pelaporan atas hambatan pelayanan dan penolakan pasien di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.