Dedi Mulyadi Apresiasi Warga Jabar yang Tetap Bayar Pajak

SiarWarta.com, Bandung — Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang tetap memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di tengah tekanan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat tersebut menilai penerimaan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Apresiasi itu disampaikan KDM pada Jumat (30/10/2026). Dia menyebut masyarakat masih menunjukkan semangat gotong royong melalui pembayaran pajak ketika pemerintah provinsi menghadapi tantangan keuangan daerah.

"Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor," ujar KDM.

Menurut Dedi Mulyadi, keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki arti penting bagi keberlangsungan kegiatan pemerintahan. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah.

Dia mengakui pemerintah provinsi tidak dapat menjalankan seluruh program pembangunan dan pelayanan tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, pembayaran pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam membantu pembiayaan daerah.

"Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika kondisi keuangan Pemprov Jabar masih menghadapi tekanan. Pemerintah daerah harus mengatur penerimaan dan pengeluaran agar kebutuhan belanja pemerintahan tetap dapat dipenuhi.

Berdasarkan laporan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), saldo kas Pemprov Jawa Barat mencapai Rp567.949.556.627 pada Kamis (29/10/2026) pukul 17.00 WIB.

Angka tersebut setara dengan sekitar Rp567,94 miliar. Posisi kas itu menunjukkan jumlah dana yang tercatat dalam rekening kas pemerintah daerah pada waktu pelaporan.

Pada tanggal yang sama, realisasi penerimaan daerah mencapai Rp13.370.054.100. Penerimaan tersebut berasal dari sejumlah sumber pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan daerah.

Rinciannya, penerimaan dari pajak air permukaan sebesar Rp21.541.700. Kemudian, penerimaan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai Rp140.136.

Pemerintah provinsi juga mencatat penerimaan dari retribusi daerah sebesar Rp103.945.320. Ketiga komponen tersebut merupakan bagian dari penerimaan yang dilaporkan pada 29 Oktober 2026.

Pada sisi pengeluaran, laporan RKUD mencatat realisasi belanja hibah sebesar Rp250 juta. Pengeluaran tersebut masuk dalam komponen belanja pemerintah daerah yang dilaporkan pada periode tersebut.

Pemprov Jabar juga mencatat bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp1.351.900.000. Dana tersebut merupakan bagian dari pengeluaran daerah untuk bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Laporan keuangan tersebut turut mencantumkan realisasi belanja modal untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Namun, tidak terdapat rincian nominal belanja modal dalam data yang disampaikan.

Saldo kas sebesar Rp567,94 miliar tidak bisa langsung dianggap sebagai gambaran utuh kemampuan fiskal Jawa Barat. Angka dalam RKUD menunjukkan posisi likuiditas pada waktu tertentu, sedangkan pemerintah daerah masih memiliki kewajiban belanja dan kebutuhan pembiayaan program hingga akhir tahun anggaran.

Di tengah tekanan keuangan daerah, Pemprov Jabar tetap menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dedi Mulyadi juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan pemerintah provinsi selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Dia mengakui masih terdapat pelayanan yang perlu diperbaiki melalui evaluasi internal.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal. Sehingga kami akan terus mengoreksi diri, introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi pelayanan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi. KDM menyatakan pemerintah akan terus melakukan koreksi dan introspeksi terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan partisipasi warga tidak berhenti pada pembayaran pajak. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Jawa Barat.

Menurut KDM, hubungan antara pemerintah dan masyarakat mencakup tanggung jawab yang berbeda. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan, sedangkan masyarakat berhak mengawasi dan menyampaikan koreksi terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan.

Dia menyebut kritik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak hanya membutuhkan dukungan warga dalam bentuk penerimaan pajak, tetapi juga masukan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan.

"Tugas kami melayani, tugas Bapak dan Ibu berpartisipasi dan mengoreksi," ungkapnya.

Pernyataan KDM tersebut disampaikan bersamaan dengan apresiasinya terhadap warga yang tetap membayar pajak kendaraan bermotor. Dia menempatkan pembayaran pajak, kritik, dan pengawasan masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat.