Bahlil Pangkas Produksi Nikel 2027, Kendalikan Harga yang Terus Tertekan

SiarWarta.com, Jakarta — Pemangkasan produksi nikel Indonesia mulai disiapkan untuk 2027 setelah kelebihan pasokan mencapai sekitar 800 ribu ton. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pengetatan izin produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar pasokan lebih terkendali dan harga nikel tidak terus tertekan.

Rencana tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026). Dia menilai produksi nikel Indonesia selama ini terlalu agresif sehingga jumlah pasokan melampaui kebutuhan industri global.

Kondisi itu turut memengaruhi harga jual nikel di pasar internasional. Bahlil menyebut harga komoditas tersebut kini berada di bawah USD16.000 per metrik ton.

"Harga nikel sekarang sudah di bawah harga USD16.000, kenapa terjadi harga menurun, karena produksi kita jor-joran," kata Bahlil.

Pemangkasan Produksi Nikel 2027 untuk Kendalikan Pasokan

Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan produksi nikel terbesar di dunia. Namun, tingginya aktivitas penambangan justru memunculkan persoalan ketika jumlah produksi tidak sebanding dengan kebutuhan pasar.

Berdasarkan angka yang disampaikan Bahlil, kelebihan produksi nikel Indonesia mencapai 800 ribu ton. Angka tersebut berada di tengah kebutuhan nikel dunia yang diperkirakan mencapai 3,5 juta ton setiap tahun.

Kelebihan pasokan tersebut membuat nikel yang diproduksi Indonesia tersedia dalam jumlah lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsi industri. Kondisi oversupply kemudian memberikan tekanan terhadap harga jual komoditas tersebut.

Harga nikel yang diperdagangkan saat ini berada pada kisaran USD15.435 hingga USD15.500 per metrik ton. Posisi harga tersebut masih berada di bawah USD16.000 per metrik ton, sebagaimana disoroti Bahlil dalam forum Minerba Convex 2026.

Menurut Bahlil, pengendalian produksi perlu dilakukan agar Indonesia tidak terus memasok nikel dalam jumlah berlebihan. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara jumlah barang yang diproduksi dengan kebutuhan pasar internasional.

Bahlil Minta Pengusaha Tambang Menahan Produksi

Bahlil juga mengingatkan pelaku industri dan perusahaan pertambangan agar tidak mengejar produksi secara berlebihan. Dia meminta kedua kelompok usaha tersebut memperhatikan kondisi pasar sebelum meningkatkan jumlah produksi.

"Saya minta teman-teman, antara industri dan pengusaha tambangnya, ini kita harus bisa menahan diri. Karena kalau kita terlalu jor-joran, syukur alhamdulillah kalau harganya bagus, kalau harganya nggak bagus, nanti ada negara tertentu menampung barang ini dengan harga murah, dan dijadikan cadangan di negara dia," tambahnya.

Peringatan itu berkaitan dengan risiko ketika pasokan nikel Indonesia terlalu besar, sedangkan harga di pasar internasional sedang melemah. Dalam kondisi tersebut, negara pembeli berpeluang mendapatkan pasokan dengan harga murah untuk disimpan sebagai cadangan.

Bahlil menilai situasi semacam itu tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen. Karena itu, pengaturan jumlah produksi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga posisi komoditas nikel di pasar global.

Direktorat Jenderal Minerba Diminta Perketat RKAB

Untuk mengendalikan pasokan, Bahlil meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM memperketat persetujuan RKAB perusahaan tambang nikel.

RKAB merupakan dokumen perencanaan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi dasar pengaturan kegiatan produksi perusahaan. Melalui pengetatan persetujuan tersebut, pemerintah dapat mengendalikan jumlah nikel yang diproduksi perusahaan tambang.

Bahlil secara langsung meminta Dirjen Minerba menjalankan kebijakan pengendalian pasokan melalui mekanisme tersebut. Dia juga menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil untuk kepentingan bangsa dan negara, meskipun kebijakan itu berpotensi mendapat penolakan dari pelaku usaha.

"Pak Dirjen menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel, lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu. Pasti banyak protes, saya tahu," lanjutnya.

Pengetatan RKAB diarahkan untuk mempertemukan jumlah produksi dengan kebutuhan industri. Pemerintah menargetkan keseimbangan tersebut dapat menciptakan harga yang saling menguntungkan, baik bagi Indonesia sebagai produsen maupun negara-negara pengimpor nikel.

Tri Winarno Sebut Pemangkasan Produksi Cukup Besar

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi rencana pengurangan produksi nikel akan mulai diberlakukan pada 2027.

Tri menyebut jumlah produksi yang akan dipangkas berpotensi cukup besar dibandingkan produksi tahun sebelumnya. Namun, pemerintah belum mengumumkan angka pasti mengenai volume pengurangan tersebut.

"(Pemangkasan produksi nikel) tahun depan. Lumayan (banyak produksi yang dipangkas)," kata Tri saat ditemui secara terpisah.

Pernyataan Tri mempertegas bahwa kebijakan pengurangan produksi tidak hanya sebatas wacana. Kementerian ESDM tengah menyiapkan perhitungan untuk menentukan besaran produksi yang perlu dikurangi pada tahun mendatang.

Pemerintah Masih Menghitung Besaran Produksi Nikel

Tri mengatakan Direktorat Jenderal Minerba masih menghitung secara terperinci jumlah produksi nikel Indonesia yang akan dipangkas pada 2027.

Penghitungan tersebut mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan nikel dunia. Pemerintah ingin menghindari kondisi ketika jumlah produksi nasional terlalu besar dibandingkan kemampuan pasar menyerap pasokan.

Besaran pengurangan produksi belum ditetapkan dalam pernyataan Tri. Dia hanya memastikan pemangkasan direncanakan berlaku tahun depan dengan jumlah pengurangan yang dinilai cukup besar.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan produksi melalui persetujuan RKAB. Pengaturan pasokan tersebut diarahkan untuk mengurangi kelebihan produksi yang selama ini menekan harga nikel Indonesia di pasar internasional.