 |
| Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat Konferensi Pers Kesiapan Sektor ESDM Menghadapi Periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Jakarta, 19 Desember 2025. | Foto: (Yt ESDM) |
Executive Summary ▼
- RUU Migas memasuki tahap pembahasan akhir di tingkat eksekutif dengan capaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berkisar antara 80 persen hingga 90 persen.
- Poin mendasar dalam rancangan regulasi ini mencakup rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang bakal mengambil alih peran SKK Migas dalam tata kelola hulu migas nasional.
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyoroti urgensi kepastian hukum dan perumusan wewenang BUK Migas agar tidak mengulang cacat konstruksi lembaga sebagaimana Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.
SiarWarta.com, Jakarta — Progres penyusunan RUU Migas kini sudah menembus tahap akhir di tingkat eksekutif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama panitia antar-kementerian mendata penuntasan Daftar Inventarisasi Masalah yang sudah menyentuh kisaran angka 80 persen hingga 90 persen.
Penuntasan draf tersebut ditargetkan segera diserahkan kepada parlemen guna menjalani pembahasan lintas lembaga sebelum disahkan menjadi undang-undang resmi pengganti undang-undang lama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan perkembangan pembentukan regulasi tersebut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan RUU Migas dalam forum panitia internal eksekutif sudah menunjukkan titik terang dan hampir mencapai kesepakatan final. Tahapan penyusunan tersebut difokuskan untuk mengurai seluruh poin krusial yang kelak dikirimkan ke DPR.
Salah satu substansi paling krusial yang dimasukkan ke dalam draf aturan baru ini adalah pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
Keberadaan entitas anyar tersebut dirancang khusus untuk memegang kendali tata kelola kegiatan usaha hulu migas di tingkat nasional.
Skema ini secara otomatis memplot BUK Migas untuk menggantikan peran serta fungsi operasional yang selama ini dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Keberadaan entitas pengelola tersebut dipastikan terakomodasi di dalam batang tubuh undang-undang.
Bahlil Lahadalia menerangkan bahwa detail teknis mengenai kelembagaan BUK Migas tidak dijabarkan secara terperinci di dalam lembaran undang-undang secara menyeluruh. Pemerintah memilih untuk mengamanatkan rincian skema tersebut melalui rincian Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana.
Pemerintah sampai saat ini belum membuka rincian spesifik terkait struktur organisasi, nomenklatur resmi, hingga mekanisme kerja harian BUK Migas.
Menurut keterangan Bahlil, penetapan nama resmi serta aturan teknis operasional lembaga akan dirumuskan penuh dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan pembagian porsi pengaturan ini diambil agar undang-undang tetap berfokus pada payung hukum utama tata kelola migas nasional.
Perubahan struktur pengelola hulu migas ini mendapatkan perhatian mendalam dari kalangan akademisi hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Sri Winarsi menyoroti ketiadaan batasan wewenang yang jelas bagi BUK Migas di dalam draf regulasi yang sedang dirancang.
Winarsi menilai regulasi baru yang disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih memiliki celah, terutama berkaitan dengan ketiadaan penegakan sanksi administratif yang tegas dan terukur.
Penataan ulang payung hukum migas menurut Winarsi memegang peranan vital dalam menjamin penguasaan sumber daya alam oleh negara.
Penguasaan sektor hulu migas nasional harus selaras dengan ketentuan konstitusi, khususnya amanat Pasal 33 serta Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menjadi landasan mutlak untuk menjamin hak warga negara dan pelaku usaha atas kepastian hukum yang adil.
Sektor pengelolaan migas nasional memiliki rekam jejak hukum yang kompleks terkait kelembagaan. Winarsi mengingatkan kembali peristiwa hukum penting berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
Putusan majelis hakim konstitusi pada masa itu berujung pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akibat dinilai memiliki kelemahan mendasar dalam konstruksi hukumnya.
Mahkamah Konstitusi kala itu menilai BP Migas mengalami cacat konstruksi organisasi karena posisinya hanya terbatas pada fungsi pengaturan dan pengawasan tanpa menjalankan kegiatan usaha secara langsung.
Kondisi tersebut dinilai MK membuat negara tidak melakukan penguasaan serta pengelolaan langsung atas sumber daya minyak dan gas bumi.
Pengalaman pembubaran BP Migas menjadi pijakan utama dalam penyusunan aturan baru. Winarsi menekankan agar proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada BUK Migas dalam draf RUU saat ini dirumuskan secara terukur dan presisi.
Setiap pasal pembagian kewenangan wajib mengacu penuh pada kaidah hukum administrasi negara guna mencegah potensi gugatan hukum di masa mendatang.