KPK Minta Menteri ATR Nusron Wahid Hadiri Pemeriksaan Kasus Suap HGB Summarecon

SiarWarta.com — KPK minta Menteri ATR Nusron Wahid hadiri pemeriksaan kasus suap HGB Summarecon di Gedung Merah Putih Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Penjadwalan ulang ini diterbitkan komisi antirasuah usai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut mangkir dari agenda panggilan pemeriksaan pertama pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Penyidik membutuhkan keterangan Nusron Wahid dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.

Pengusutan perkara ini mengincar indikasi penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang melibatkan jajaran pejabat teknis serta pihak swasta.

Agenda pemeriksaan pada Kamis merupakan tindak lanjut langsung dari surat panggilan ulang yang sudah dikirimkan penyidik sejak pekan lalu. Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, pihak lembaga antirasuah belum mengantongi surat konfirmasi resmi mengenai kepastian hadirnya politikus Partai Golkar tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan penegasan terkait pemanggilan saksi ini saat berada di Jogjakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Penyidik membutuhkan kehadiran fisik Nusron Wahid untuk menuangkan keterangan langsung ke dalam berkas perkara.

"KPK berharap yang bersangkutan hadir. Kalau masalah substansi, kemudian materi hasil apa pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa semuanya, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Setyo Budiyanto.

Setyo Budiyanto menekankan bahwa kehadiran di ruang pemeriksaan merupakan kewajiban hukum untuk membantu penyelesaian berkas perkara.

Pimpinan komisi antirasuah dari unsur kepolisian ini menagih janji serta pernyataan yang pernah disampaikan Nusron Wahid mengenai dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi di tanah air.

"Harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan," ujar Setyo Budiyanto.

Momen pemeriksaan ini disebut sebagai kesempatan langsung bagi Menteri ATR/BPN memberikan klarifikasi resmi di hadapan tim penyidik. "Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik," ucap Setyo Budiyanto.

Penanganan perkara ini berpangkal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penindak pada Senin, 14 September 2026.

Operasi senyap di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut membongkar praktik penyuapan pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai total mencapai Rp106,3 miliar dalam penindakan tersebut. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup.

Daftar tersangka dari unsur internal instansi pertanahan mencakup Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Figur swasta yang terjerat antara lain Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi serta sosok Erwin. Penyidik mengidentifikasi Erwin sebagai orang kepercayaan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Praktik suap yang melibatkan korporasi properti ini dipicu oleh masalah sengketa tanah. Objek lahan yang diperkarakan melibatkan klaim antara pihak ahli waris warga dengan pihak Summarecon Bogor.

Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk diduga menyetorkan uang senilai Rp1,5 miliar kepada Erwin. Transaksi ini dimaksudkan untuk memuluskan pembukaan blokir atas tanah bermasalah tersebut.

Uang penyuapan itu diberikan agar pejabat terkait memproses pemecahan dokumen HGB atas nama Summarecon. Aliran dana dari pimpinan perusahaan swasta tersebut kini ditelusuri penyidik untuk membedah keterlibatan pejabat lain di kementerian pertanahan.