 |
| KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dan suap pengurusan Hak Guna Bangunan pada Rabu (7/10/2026). |Dok: Kementerian ATR/BPN |
Executive Summary ▼
- KPK Panggil Menteri ATR Nusron Wahid Terkait Dugaan Korupsi HGB untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam skandal pengurusan layanan pertanahan.
- Penyidik menetapkan delapan tersangka termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung Tbk, serta empat orang kepercayaan menteri.
- Operasi tangkap tangan dan rangkaian penggeledahan di berbagai daerah menyita barang bukti uang tunai senilai total Rp106,3 miliar.
SiarWarta.com, Jakarta — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sebagai saksi hingga Rabu (7/10/2026) siang.
Keterangan Nusron dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Surat panggilan pemeriksaan resmi telah disampaikan penyidik sejak pekan sebelumnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaga antirasuah terus memantau kehadiran Nusron di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Penyidikan skandal ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar satuan tugas KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Praktik culas terungkap ketika PT Summarecon Agung Tbk mengurus pemecahan izin HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kabupaten Bogor.
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi bekerja sama dengan pihak swasta Rizal Pahlevi dan Erwin untuk melobi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Sontang meminta uang pelicin Rp2 miliar agar pemblokiran tanah dibuka. Adrianto kemudian menyerahkan uang tunai Rp1,5 miliar kepada Erwin, lalu Erwin mengalirkan Rp200 juta kepada Sontang. Penyidik juga mendapati Erwin mengantongi suap lain sebesar Rp2,1 miliar dari perusahaan berbeda.
Penyidik menetapkan delapan orang tersangka satu hari usai OTT digelar. Para tersangka meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta perantara swasta Rizal Pahlevi.
Empat tersangka lain yang disebut penyidik sebagai orang kepercayaan menteri adalah eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry.
Dalam skema pengumpulan dana, Arif Sugiyanto menghimpun uang dari Erwin dan Fakhry sebelum menyerahkannya kepada Fahd A Rafiq selaku penampung akhir. Uang hasil kejahatan tersebut saat ini disita sebagai barang bukti.
Rangkaian penggeledahan dilakukan di berbagai tempat mulai 17 September 2026. Penyidik menggeledah ruang kerja Dirjen Lampri, Dirjen Survei Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak Asnaedi. Ruang kerja Menteri Nusron Wahid dipastikan tidak tersentuh penggeledahan.
Penggeledahan berlanjut ke rumah Lampri di Bekasi dan Nganjuk, kantor Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor, Kantah Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, hingga kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Bandung Barat.
Tim penyidik menyita total barang bukti uang tunai Rp106,3 miliar, termasuk tumpukan uang Rp31,86 miliar beserta mata uang asing di dalam koper merah saat menggeledah rumah Arif Sugiyanto. Seluruh tersangka kini mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.