 |
| Flyover Bulak Kapal Bekasi senilai Rp188 miliar ditargetkan mulai dibangun November 2026 dan selesai pada awal 2028. | Foto: Pemkot Bekasi |
Intinya Apa Sih? ▼
- Proyek senilai Rp188 miliar ditargetkan mulai konstruksi November 2026 dan rampung pada triwulan pertama 2028.
- Dari 76 bidang tanah yang dibutuhkan, 40 bidang telah selesai dibebaskan dan 36 bidang masih dalam proses penyelesaian.
- Flyover sepanjang sekitar 500 meter akan menghubungkan Jalan Joyo Martono dan Jalan Pahlawan, dengan ketinggian aman 7,5 meter dari jalur rel.
SiarWarta.com, Kota Bekasi — Pembangunan Flyover Bulak Kapal Bekasi ditargetkan dimulai November 2026 dengan anggaran konstruksi Rp188 miliar dan penyelesaian pada triwulan pertama 2028. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Bekasi mempercepat proyek tersebut untuk mengurai kemacetan di Bekasi Timur sekaligus mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan proyek tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena tingginya mobilitas kendaraan dan kereta di kawasan Bulak Kapal. Kereta rel listrik (KRL) melintas setiap lima menit sehingga arus kendaraan di sekitar perlintasan kerap terganggu.
Pembangunan jembatan layang ini akan menghubungkan Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memperlancar perjalanan kendaraan roda dua, roda empat, hingga truk yang melintasi kawasan Bekasi Timur.
"Setiap lima menit KRL lewat di sini. Ini isu lama di mana mobilitas kereta yang sangat masif berdampak besar pada arus lalu lintas darat. Solusinya, kita harus membangun flyover untuk mengurai bottleneck dan mencegah kecelakaan berulang," ujar AHY.
Flyover Bulak Kapal Bekasi Telan Anggaran Rp188 Miliar
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp188 miliar untuk pembangunan fisik flyover. Pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
AHY menyebut percepatan proyek dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan konstruksi segera berjalan agar persoalan kemacetan dan keselamatan di perlintasan Bulak Kapal dapat ditangani.
"Ini harus segera kami bangun karena memang sangat dibutuhkan oleh warga untuk keselamatan, produktivitas ekonomi, dan kenyamanan semuanya," tegas AHY saat meninjau proyek bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Jumat (30/10/2026).
Flyover tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 500 meter. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menjelaskan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dijadwalkan terbit pada awal November 2026 sebagai penanda dimulainya tahapan konstruksi.
Waktu pengerjaan fisik diperkirakan berlangsung selama 16 bulan. Target penyelesaian ditetapkan pada triwulan pertama 2028. Kementerian PU juga membuka peluang percepatan apabila pembebasan lahan dan pemindahan utilitas dapat diselesaikan sesuai kebutuhan proyek.
Pembebasan 76 Bidang Tanah Masih Berjalan
Penyelesaian lahan menjadi salah satu pekerjaan yang harus dituntaskan sebelum pembangunan berjalan optimal. Pemerintah Kota Bekasi membutuhkan 76 bidang tanah untuk mendukung pembangunan Flyover Bulak Kapal.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan sebanyak 40 bidang telah selesai dibebaskan dan dibayarkan. Adapun 36 bidang lainnya masih menjalani proses penyelesaian.
Pemerintah Kota Bekasi menargetkan penyelesaian lahan tersisa pada November 2026. Dalam keterangannya pada Jumat (30/10/2026), Tri menyebut target penyelesaian tersebut diarahkan pada 2 November.
"40 bidang statusnya sudah clean and clear. Sedangkan 36 bidang sisanya saat ini sedang dalam proses pembayaran dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada November tahun ini," kata Tri.
Sebagian bidang tanah yang dibutuhkan merupakan aset Perum Jasa Tirta (PJT), Kementerian Sosial, serta lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Untuk bidang tanah yang masih menghadapi persoalan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan. Tri juga meminta bantuan pemerintah pusat untuk memperlancar koordinasi dengan instansi pemilik aset agar persoalan administrasi tidak menghambat pembangunan.
Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp126 miliar untuk pembebasan seluruh bidang tanah yang terdampak proyek.
Spesifikasi Flyover Ikuti Standar Keselamatan Kereta Api
Kementerian PU menyiapkan desain konstruksi dengan memperhatikan ketentuan keselamatan perkeretaapian. Plt. Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PU Gatot Sukmara menjelaskan struktur flyover akan mengikuti standar yang ditetapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Salah satu ketentuan teknisnya adalah jarak vertikal aman antara struktur jembatan dan jalur rel. Ketinggian tersebut ditetapkan 7,5 meter dari jalur rel untuk menyediakan ruang bagi jaringan listrik tegangan tinggi dan perlengkapan operasional kereta.
Struktur atas flyover dirancang memiliki ketebalan sekitar 2 meter. Spesifikasi tersebut menjadi bagian dari perencanaan teknis agar jembatan dapat melintasi jalur kereta tanpa mengganggu fasilitas perkeretaapian.
Pembangunan flyover juga ditujukan untuk mengurangi potensi konflik antara kendaraan dan kereta yang selama ini terjadi di perlintasan sebidang Bulak Kapal.
Pemkot Bekasi Siapkan Pengaturan Lalu Lintas
Tri Adhianto mengatakan sejumlah perangkat daerah telah menyiapkan penanganan untuk mendukung proses pembangunan. Dinas Perhubungan (Dishub) bertugas menyiapkan mitigasi pengaturan lalu lintas, sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) menangani persoalan pembebasan lahan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga dilibatkan untuk mengantisipasi persoalan infrastruktur selama pekerjaan berlangsung.
Koordinasi antarlembaga tersebut diperlukan karena proyek berada di kawasan dengan aktivitas kendaraan dan perjalanan kereta yang padat. Pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah pusat akan mengawal penyelesaian tahapan proyek, mulai dari administrasi lahan hingga pekerjaan konstruksi.
AHY menegaskan pembangunan flyover tidak hanya berkaitan dengan kelancaran arus kendaraan. Infrastruktur tersebut juga ditujukan untuk mempersingkat waktu perjalanan masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan di kawasan perlintasan kereta Bulak Kapal.