 |
| Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bekasi resmi memperpanjang kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang berdurasi lima tahun ke depan. | Dok: Pemkot Bekasi |
Executive Summary ▼
- Kerja sama TPST Bantargebang resmi diperpanjang oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk periode lima tahun mendatang.
- Pengelolaan sampah di kawasan tersebut dialihkan menuju pemanfaatan teknologi modern seperti Refuse Derived Fuel dan pembangkit listrik tenaga sampah.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalirkan dana dukungan kompensasi senilai Rp362 miliar bagi Kota Bekasi selama masa perjanjian berlaku.
SiarWarta.com, Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengikat kesepakatan baru terkait pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. Perjanjian berdurasi lima tahun tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
Perpanjangan masa bakti fasilitas pembuangan ini menjadi landasan bagi kedua wilayah untuk merombak total sistem pembuangan sampah konvensional menuju sistem yang berorientasi pada teknologi pemanfaatan energi.
Pemerintah daerah kedua wilayah sepakat menghentikan metode lama yang hanya mengandalkan pemindahan dan penimbunan akhir limbah.
Fokus penanganan kini diarahkan pada pemilahan dari sumber, penguatan kapasitas fasilitas pengolahan, serta pengoperasian mesin pengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintahannya tengah merampungkan rencana pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah di area Bantargebang bekerja sama dengan Danantara.
Keberadaan fasilitas kelistrikan tersebut diproyeksikan mampu memangkas volume sampah harian secara signifikan sekaligus memproduksi energi listrik baru terbarukan. Fasilitas tersebut melengkapi proyek pengembangan pengolahan sampah berbasis teknologi di wilayah lain seperti Rorotan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa beban volume sampah yang menumpuk selama puluhan tahun menuntut tanggung jawab bersama dari kedua pemerintah daerah.
Penyelesaian masalah lingkungan ini tidak bisa dibebankan pada satu wilayah saja tanpa adanya integrasi program hulu hingga hilir. Tahapan teknis dan kajian mendalam segera digulirkan pasca penandatanganan naskah kesepakatan agar realisasi di lapangan berjalan tepat sasaran.
Pembaruan kontrak kerja sama lima tahun ke depan turut mencakup alokasi anggaran dukungan bagi wilayah penyangga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucurkan dana kompensasi senilai Rp362 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Dana dukungan tersebut dialokasikan untuk menjamin perbaikan kualitas lingkungan, penataan infrastruktur penunjang, serta peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar kawasan operasional pembuangan sampah. Tri Adhianto menekankan bahwa aliran dana kompensasi wajib berdampak langsung terhadap perbaikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal Bantargebang.