 |
| Gubernur, Bupati dan Wali Kota Ketiganya sama-sama kepala daerah, tapi wilayah dan tugasnya berbeda. | Foto: Ilustrasi |
SiarWarta.com — Gubernur, bupati, dan wali kota sering disebut dalam satu napas sebagai "kepala daerah". Tapi wilayah, tugas, dan urusan yang mereka tangani berbeda.
Memahami perbedaannya membantu warga tahu ke mana harus mengadu atau mengurus layanan publik. Berikut penjelasan singkatnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
| Aspek | Gubernur | Bupati | Wali Kota |
|---|---|---|---|
| Memimpin | Provinsi | Kabupaten | Kota |
| Contoh di Jawa Barat | 1 provinsi | 18 kabupaten | 9 kota |
| Dilantik oleh | Presiden | Gubernur | Gubernur |
| Peran lain | Wakil pemerintah pusat di daerah | Kepala daerah otonom | Kepala daerah otonom |
Dasar: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 91).
Gubernur: Pemimpin Provinsi dan Wakil Pusat
Gubernur memegang dua peran sekaligus. Pertama, sebagai kepala daerah provinsi yang mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Kedua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Dalam peran kedua ini, menurut Pasal 91 UU 23/2014, gubernur membantu Presiden membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Tugasnya antara lain menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah, mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, memberi rekomendasi atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/kota, serta melantik bupati dan wali kota.
Artinya, gubernur berperan sebagai pembina dan pengawas bagi bupati dan wali kota di wilayahnya. Hubungan ini bukan atasan-bawahan dalam urusan rumah tangga daerah masing-masing, karena bupati dan wali kota adalah kepala daerah otonom yang punya kewenangan sendiri.
Bupati dan Wali Kota: Setara, Beda Wilayah
Bupati memimpin daerah kabupaten, sedangkan wali kota memimpin daerah kota. Keduanya setara dalam kedudukan dan sama-sama mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Perbedaannya terutama pada karakter wilayah: kota berciri perkotaan, sedangkan kabupaten umumnya mencakup wilayah yang lebih luas dengan kawasan perdesaan. Karena itu, pemerintahan di bawah bupati umumnya mencakup kecamatan dan desa, sedangkan di bawah wali kota umumnya kecamatan dan kelurahan.
Contoh Pembagian Urusan
UU 23/2014 membagi urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Beberapa contoh yang dekat dengan kehidupan warga:
- Pendidikan: SMA, SMK, dan pendidikan khusus menjadi kewenangan provinsi, sedangkan PAUD, SD, dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- Jalan: jalan provinsi dikelola pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota dikelola pemerintah kabupaten/kota. Jalan nasional dikelola pemerintah pusat.
- Pajak kendaraan bermotor: merupakan pajak provinsi, sehingga pengelolaannya di bawah Pemprov. Baca juga panduan membayar pajak kendaraan online di Jawa Barat.
- Upah minimum: gubernur menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK. Baca juga penjelasan tentang UMK.
- Pelayanan dasar sehari-hari: seperti layanan administrasi kependudukan, puskesmas, dan kebersihan lingkungan, sebagian besar ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Bagaimana Mereka Dipilih dan Berapa Lama Menjabat?
UUD 1945 menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis. Saat ini, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Masa jabatannya lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali.
Wacana mengubah mekanisme pilkada, termasuk lewat DPRD, sempat mengemuka, tetapi hingga awal 2026 DPR dan pemerintah menyatakan belum membahasnya.
Ke Mana Warga Harus Mengadu?
Patokan sederhananya: urusan yang menyangkut layanan di kabupaten atau kota, seperti pelayanan administrasi dan fasilitas umum setempat, biasanya ke pemerintah kabupaten/kota.
Urusan yang menyangkut SMA/SMK, jalan provinsi, atau pajak kendaraan ke pemerintah provinsi. Kalau tidak yakin, tanyakan lebih dulu ke dinas terkait di daerahmu.
Catatan: Pembagian urusan dapat berbeda untuk kasus tertentu dan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti peraturan. Untuk kepastian, rujuk UU 23/2014 beserta lampirannya dan peraturan pelaksanaannya.