Apa Itu UMK dan Bagaimana Cara Menentukannya? Penjelasan Singkat untuk Pekerja

SiarWarta.com — Setiap akhir tahun, kabar kenaikan upah minimum selalu jadi sorotan. Di antara berbagai istilah yang muncul, UMK adalah yang paling dekat dengan pekerja di daerah, termasuk di Jawa Barat.

Tapi apa sebenarnya UMK, siapa yang menentukan besarnya, dan siapa saja yang berhak menerimanya? Berikut penjelasan singkatnya.

Apa Itu UMK?

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu batas upah bulanan terendah yang berlaku di suatu kabupaten atau kota. Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari angka tersebut.

Karena biaya hidup dan kondisi ekonomi tiap daerah berbeda, besaran UMK bisa berbeda antarkabupaten/kota, bahkan dalam satu provinsi.

Beda UMK dengan UMP dan Upah Minimum Sektoral

• UMP (Upah Minimum Provinsi): berlaku di tingkat provinsi. Gubernur wajib menetapkannya.
• UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): berlaku di tingkat kabupaten/kota. Gubernur dapat menetapkannya, dan penetapannya dilakukan bila hasil penghitungannya lebih tinggi dari UMP.
• UMSP dan UMSK (Upah Minimum Sektoral): berlaku untuk sektor tertentu yang karakteristik dan risiko kerjanya berbeda. UMSP wajib ditetapkan gubernur, sedangkan UMSK dapat ditetapkan. Nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Dasar Hukumnya

Aturan upah minimum saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021. Aturan ini juga menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang antara lain menegaskan bahwa kebutuhan hidup layak kembali menjadi pertimbangan dan bahwa indeks tertentu (alfa) ditentukan oleh dewan pengupahan daerah.

Bagaimana Cara Menentukan UMK?

Prosesnya melibatkan beberapa pihak dan tahapan:

1. Dewan Pengupahan Daerah menghitung kenaikan. Lembaga yang berisi perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja ini menghitung nilai upah minimum berdasarkan rumus yang berlaku.
2. Hasil hitungan direkomendasikan kepada gubernur. Dewan menyampaikan rekomendasi besaran upah minimum.
3. Gubernur menetapkan melalui keputusan gubernur. Untuk upah minimum 2026, penetapan paling lambat 24 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Rumus Kenaikannya

Rumus dasarnya: upah minimum yang baru sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian. Nilai penyesuaian dihitung dari inflasi ditambah hasil perkalian indeks tertentu (alfa) dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai alfa berada pada rentang 0,5 sampai 0,9, dan penentuannya dilakukan oleh dewan pengupahan daerah.

Sebagai ilustrasi sederhana (angka rekaan, bukan data resmi): jika upah minimum tahun berjalan Rp3.000.000, inflasi 3 persen, pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan alfa 0,7, maka kenaikannya 3 + (0,7 × 5) = 6,5 persen. Upah minimum baru menjadi Rp3.195.000.

Siapa yang Berhak Menerima UMK?

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Bagi pekerja yang sudah bekerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan, dengan mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, dan kompetensi. Upah dalam struktur ini tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

Ketentuan ini juga mencakup pekerja kontrak (PKWT), sehingga pekerja kontrak dan tetap tidak boleh dibedakan dalam hal upah selama memenuhi syarat aturan.

Contoh UMK di Beberapa Daerah Jawa Barat (2026)

Besaran UMK berbeda jauh antardaerah: dari Rp5.999.443 di Kota Bekasi (tertinggi) hingga Rp2.351.250 di Kabupaten Pangandaran (terendah). Sebagai pembanding, UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77 persen dari UMP 2025 yang Rp2.191.232,18.

Yang Perlu Diketahui Pekerja

• Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK yang berlaku, kecuali pelaku usaha mikro dan kecil.
• Perusahaan yang sudah membayar lebih tinggi dari UMK tidak boleh menurunkan upah tersebut.
• Periksa besaran UMK terbaru di daerahmu melalui keputusan gubernur atau situs dinas tenaga kerja setempat.
• Jika menerima upah di bawah UMK, kamu bisa menanyakannya kepada pihak perusahaan atau melapor ke dinas tenaga kerja setempat.

Catatan: Besaran upah minimum dan jadwal penetapannya dapat berubah setiap tahun. Untuk angka terbaru, rujuk keputusan gubernur dan informasi resmi pemerintah daerah.