Tri Adhianto Lantik 67 Pejabat Pemkot Bekasi dan BUMD, Sekda Jadi Sorotan

SiarWarta.com, Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melantik 67 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Senin, 2 November 2026. Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi, Tri menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda), peningkatan kinerja aparatur, dan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah.

Pelantikan tersebut mencakup sejumlah jenjang jabatan pemerintahan. Para pejabat yang menerima amanah terdiri atas Sekda, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga jajaran BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Tri Adhianto menempatkan Sekda sebagai salah satu posisi penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Jabatan tersebut memiliki fungsi penghubung antara kepala daerah, wakil kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sekitar 23 ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersalaman dengan pejabat perempuan yang dilantik dalam prosesi pelantikan 67 pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi dan BUMD, Senin (2/11/2026). | Foto: Pemkot Bekasi

Menurut Tri, Sekda tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Pejabat yang menduduki posisi tersebut harus mampu menyampaikan kebutuhan organisasi, membangun komunikasi di antara unsur pemerintahan, dan menggerakkan aparatur agar bekerja secara terkoordinasi.

“Sekda memiliki tugas yang sangat sentral. Ia harus mampu menjembatani dan mengomunikasikan berbagai kebutuhan, sekaligus menjadi penyambung lidah bagi ASN. Yang paling penting, Sekda harus mampu menggerakkan roda organisasi Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Tri.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya fungsi koordinasi dalam struktur pemerintahan kota. Dengan jumlah ASN sekitar 23 ribu orang, Sekda memiliki peran penghubung dalam komunikasi antara pimpinan daerah dan jajaran aparatur.

Tri juga meminta para pejabat yang baru dilantik mengubah orientasi kerja dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi menghasilkan dampak yang terukur. Ia menekankan perbedaan antara output, yakni hasil langsung dari suatu kegiatan, dan outcome, yaitu hasil atau dampak yang dicapai melalui pelaksanaan program.

“Sekarang kita harus berbicara tentang outcome, bukan hanya output. Pelajari bagaimana menyusun laporan dan mengeksekusi program. Kita harus terus mengevaluasi diri, beradaptasi, serta mengonsolidasikan program antarperangkat daerah agar efisiensi dan efektivitas benar-benar terwujud,” tambahnya.

Arahan tersebut mencakup penyusunan laporan dan pelaksanaan program. Tri meminta pejabat memahami bagaimana program dirancang, dijalankan, dan dievaluasi sehingga pekerjaan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi.

Evaluasi juga menjadi bagian dari perhatian wali kota. Para pejabat diminta terus menilai pelaksanaan pekerjaan, mempelajari kekurangan, dan menyesuaikan cara kerja berdasarkan kebutuhan organisasi. Upaya tersebut perlu disertai koordinasi ant perangkat daerah agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Tri Adhianto mengingatkan bahwa jabatan yang diterima para pejabat membawa tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh pejabat menjalankan amanah dengan integritas serta menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Para pejabat juga diminta menjaga semangat melayani. Arahan ini berlaku bagi jajaran pemerintahan yang menempati berbagai jenjang jabatan maupun pejabat di lingkungan BUMD yang turut dilantik.

Momen para calon pejabat baru melakukan prosesi pelantikan dengan mengucapkan sumpah jabatan. | Foto: Pemkot Bekasi

Tri menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparatur. Para pejabat diharapkan saling berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Kemampuan individu, menurut arahannya, perlu berjalan bersama koordinasi agar pelaksanaan tugas tidak terpisah dari kebutuhan organisasi secara keseluruhan.

Pelantikan 67 pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi mengoptimalkan organisasi pemerintahan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kinerja aparatur. Penempatan pejabat pada sejumlah jenjang jabatan dan BUMD menjadi bagian dari susunan organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Arahan Tri berpusat pada tiga hal, yakni kemampuan pejabat menggerakkan organisasi, pencapaian hasil program, dan pelaksanaan tugas dengan integritas. Ketiga aspek itu disampaikan dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan organisasi pemerintahan yang lebih solid dan responsif melalui pelantikan tersebut. Kinerja aparatur diharapkan tidak hanya terlihat dari penyelesaian kegiatan, tetapi juga dari hasil kerja yang berdampak bagi masyarakat.