RUU Perampasan Aset, DPR Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Wewenang sebagai Alat Kekuasaan

SiarWarta.com — RUU Perampasan Aset kembali dibahas Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, terutama dalam pemblokiran dan penyitaan aset.

Pembahasan tersebut melibatkan kalangan akademisi dan ekonomi untuk menghimpun masukan sebelum rancangan regulasi memasuki pembahasan substansi. Komisi III DPR juga memberikan ruang kepada anggotanya untuk menanggapi pandangan yang disampaikan para narasumber.

Hinca menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan. Menurut dia, pengaturan mengenai perampasan aset perlu disusun dengan memperhatikan kontrol terhadap kewenangan, transparansi pengelolaan aset, dan perlindungan hukum yang jelas.

Ia menyampaikan bahwa rancangan regulasi tersebut perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak pihak yang asetnya menjadi objek proses hukum. Perhatian khusus juga diberikan kepada pihak yang beritikad baik agar penerapan aturan tidak menimbulkan kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan.

“Kita ingin RUU ini tidak dijadikan abuse of power aparat penegak hukum, untuk itu kita mengajak seluruh akademisi untuk berkontribusi menghasilkan suatu produk hukum yang jelas dan transparan,” ungkap Hinca.

Pernyataan tersebut menempatkan pencegahan penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan rancangan undang-undang. Hinca juga meminta masukan akademisi agar materi yang disusun memiliki kejelasan aturan dan transparansi.

Hinca turut menyoroti keterbatasan waktu pembahasan. Ia meminta proses penyusunan rancangan regulasi difokuskan pada persoalan utama agar materi yang dibahas tidak kehilangan arah.

“Mengingat waktu yang ada sangat terbatas pembahasan ini harus fokus pokok masalah utamanya saja,” kata Hinca.

Menurut dia, fokus pembahasan perlu berjalan beriringan dengan upaya merumuskan ketentuan yang jelas. RUU Perampasan Aset juga harus mempertimbangkan keseimbangan kedudukan negara dan pihak yang berhadapan dengan proses hukum, khususnya mereka yang memiliki itikad baik.

“Intinya RUU Perampasan Aset harus bersifat seimbang antara negara dan pelaku terutama yang beritikad baik,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin RDPU yang membahas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Rapat tersebut diselenggarakan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan.

Sahroni menjelaskan, agenda RDPU mencakup dua tujuan utama, yakni menerima masukan untuk penyusunan rancangan undang-undang dan memperdalam materi yang sedang disiapkan. Anggota Komisi III DPR juga memperoleh kesempatan untuk menanggapi langsung pandangan para narasumber.

“Menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Yang kedua, pendalaman,” kata Sahroni saat membuka rapat.

Agenda tersebut menjadi ruang bagi DPR untuk menghimpun pandangan dari pihak di luar parlemen sebelum pembahasan substansi rancangan regulasi dilanjutkan.

Komisi III DPR menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi dan ekonomi dalam RDPU tersebut. Mereka adalah Dr. Kristiawanto, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dan Fithra Faisal Hastiadi, ekonom Universitas Indonesia.

Kehadiran kedua narasumber itu merupakan bagian dari upaya menghimpun pandangan untuk penyusunan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Masukan dari kalangan akademisi dan ekonom dibahas bersama anggota Komisi III DPR dalam forum yang dipimpin Ahmad Sahroni.

Rapat pada Rabu (4/11/2026) tersebut berfokus pada penerimaan masukan dan pendalaman materi rancangan regulasi. Dalam forum yang sama, Hinca Pandjaitan menekankan pentingnya kejelasan aturan, transparansi pengelolaan aset, kontrol terhadap kewenangan aparat, dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik.