 |
| Pemkot Cimahi memperkuat dialog pekerja dan pengusaha melalui konsolidasi SPN 2026 untuk menjaga stabilitas industri. | Foto: Asisten Daerah Kota Cimahi, Ahmad Nuryana [Istimewa] |
SiarWarta.com, Cimahi — Pemerintah Kota Cimahi memperkuat hubungan industrial Cimahi melalui komunikasi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Upaya ini menjadi perhatian dalam Konsolidasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Asisten Daerah Kota Cimahi Ahmad Nuryana yang hadir mewakili Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Konsolidasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi itu diikuti 50 peserta dari jajaran DPC SPN Kota Cimahi dan Disnaker.
Ahmad Nuryana mengatakan konsolidasi serikat pekerja memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi antarpihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Forum tersebut tidak hanya menjadi agenda pertemuan rutin, tetapi juga ruang untuk memperkuat koordinasi dan mengantisipasi persoalan ketenagakerjaan.
Menurut Ahmad, komunikasi yang terbangun antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat membantu mencegah munculnya gesekan dalam lingkungan industri. Setiap pihak perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan membicarakan persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja.
"Lebih dari sekadar agenda rutin, konsolidasi ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi, memperkuat sinergi, sekaligus mencegah potensi gesekan dalam hubungan industrial," ujar Ahmad Nuryana.
Ia menilai keharmonisan antara pekerja dan pengusaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan stabilitas sektor industri di Kota Cimahi. Karena itu, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan perlu mengutamakan dialog terbuka, kesediaan untuk saling mendengarkan, dan pencarian solusi bersama.
Ahmad menjelaskan hubungan industrial yang tidak harmonis berpotensi memengaruhi produktivitas perusahaan. Persoalan yang tidak terselesaikan juga dapat menghambat aktivitas usaha sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
Kepastian dalam hubungan kerja menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak. Pekerja membutuhkan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan pengusaha memerlukan kondisi yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi dan berkembang.
Penciptaan iklim industri yang kondusif, menurut Ahmad, tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang berjalan baik antara kedua pihak. Komunikasi diperlukan agar persoalan yang muncul dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi gesekan yang mengganggu kegiatan perusahaan.
Pemkot Cimahi juga menegaskan bahwa stabilitas industri tidak boleh dibangun dengan mengabaikan hak dan kesejahteraan pekerja. Kepentingan perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya perlu berjalan seimbang dengan kebutuhan buruh memperoleh perlindungan serta kehidupan yang layak.
Pemerintah daerah turut membuka ruang komunikasi bagi serikat pekerja dan serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi. Kritik maupun masukan dari organisasi pekerja tetap menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial.
Ahmad mengingatkan penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara konstruktif dan bermartabat. Pelaksanaannya juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Perusahaan harus tenang menjalankan usaha, pekerja harus sejahtera, dan pemerintah daerah harus memastikan keduanya berjalan seimbang," katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan buruh merupakan dua kepentingan yang perlu diperhatikan secara bersamaan. Pemerintah daerah menempatkan dirinya sebagai pihak yang menjaga agar kedua kepentingan tersebut tidak berjalan saling bertentangan.
Konsolidasi SPN Kota Cimahi tahun ini dihadiri 50 peserta yang berasal dari jajaran DPC SPN Kota Cimahi dan Dinas Tenaga Kerja. Pertemuan berlangsung dalam suasana kebersamaan dengan agenda memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Melalui forum tersebut, Ahmad berharap hubungan industrial di Kota Cimahi semakin harmonis, dinamis, demokratis, dan berkeadilan. Prinsip itu juga perlu berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap hak pekerja dalam menjalankan aktivitas berserikat.
Penguatan koordinasi antara organisasi pekerja dan pemerintah menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang berkelanjutan. Serikat pekerja memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan pemerintah daerah dapat menerima masukan yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Pemkot Cimahi memandang keberhasilan pembangunan sektor industri tidak cukup diukur dari pertumbuhan perusahaan. Pemenuhan hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan buruh juga menjadi bagian dari ukuran perkembangan sektor tersebut.
Komunikasi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah diharapkan menjadi modal dalam mempertahankan Cimahi sebagai kota industri yang produktif dan kondusif. Ketiga pihak memiliki kepentingan dalam menjaga aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengesampingkan perlindungan tenaga kerja.
Melalui konsolidasi tahun 2026, Pemkot Cimahi kembali menempatkan keharmonisan hubungan industrial sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.