 |
| Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir | Foto: Humas Polri |
SiarWarta.com — Mutasi 25 perwira Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026 mencakup perubahan penugasan dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal, yakni Syahardiantono dan Yuda Gustawan. Keduanya ditarik dari Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengemban jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Kebijakan mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut juga menyentuh sejumlah jabatan di Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan berbagai kepolisian daerah. Perubahan itu mencakup penempatan pejabat pada bidang penyidikan, pemberantasan narkoba, intelijen antiteror, hingga pendidikan kepolisian.
Komjen Pol Syahardiantono dan Komjen Pol Yuda Gustawan termasuk di antara perwira tinggi yang mengalami perubahan penugasan dalam mutasi kali ini. Keduanya sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden dan kini mendapat penempatan baru di Lemdiklat Polri.
Syahardiantono ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama pada bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Yuda Gustawan menempati jabatan yang sama pada bidang Gadikwa di lembaga pendidikan tersebut.
Perubahan penugasan ini menjadi bagian dari mutasi yang mencakup 25 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Keduanya juga disebut sebagai perwira yang sebelumnya berada dalam jajaran kepemimpinan era mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Mutasi tersebut berlangsung ketika penanganan kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian. Namun, informasi yang disampaikan mengenai mutasi tidak merinci adanya hubungan sebab-akibat antara penanganan kasus tersebut dan perubahan jabatan para perwira.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pejabat, menurut dia, mempertimbangkan kebutuhan institusi dan prinsip meritokrasi.
”Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Isir pada Selasa (10/11).
Pernyataan tersebut menjelaskan dasar yang digunakan Polri dalam melakukan pergantian jabatan. Kompetensi dan kapabilitas menjadi pertimbangan penempatan, sedangkan integritas dan profesionalisme disebut sebagai aspek yang perlu dimiliki pejabat ketika menjalankan tanggung jawab baru.
Dasar administratif mutasi tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 9 November 2026. Surat telegram itu memuat perubahan penugasan sejumlah perwira, termasuk pada beberapa satuan kerja di tingkat pusat dan kepolisian daerah.
Di lingkungan Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Sebelum dimutasi, Irhamni menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.
Posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu yang ditinggalkan Irhamni selanjutnya diisi Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Bismo sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Pergantian tersebut mengubah susunan pejabat pada dua posisi yang berbeda, yakni jabatan penyidik di tingkat utama Bareskrim dan jabatan direktur yang menangani tindak pidana tertentu. Penugasan baru Irhamni dan penempatan Bismo tercantum sebagai bagian dari rangkaian mutasi yang sama.
Perubahan lain melibatkan Kombes Pol Yuyan Priatmaja. Sebelum mendapat jabatan baru, Yuyan bertugas sebagai perwira menengah Bareskrim Polri dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam mutasi kali ini, Yuyan diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Penempatan itu membawanya ke jabatan struktural pada direktorat yang menangani tindak pidana umum.
Mutasi juga menyentuh jajaran Densus 88 Antiteror Polri. Kombes Pol Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II di Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri.
Perubahan tersebut menempatkan Fachrul pada bidang pendidikan kepolisian. Jabatan barunya berada di lingkungan Akpol yang menjadi bagian dari Lemdiklat Polri.
Posisi Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban Kombes Pol Ervindo Maulana. Penunjukan Ervindo menjadi bagian dari perubahan personel di satuan kerja yang menangani fungsi intelijen antiteror.
Pergantian ini mencakup dua jenis penugasan berbeda, yakni perpindahan Fachrul ke lingkungan pendidikan kepolisian dan penempatan Ervindo pada jabatan di Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri.
Selain perubahan jabatan pada satuan kerja tingkat pusat, mutasi Polri juga mencakup penempatan sejumlah personel di berbagai kepolisian daerah. Wilayah yang disebut dalam rangkaian mutasi tersebut meliputi Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.
Penempatan baru juga mencakup sejumlah wilayah di Tanah Papua, yakni Polda Papua, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dua wilayah lain yang turut masuk dalam daftar penempatan adalah Sulawesi Barat dan Maluku.
Daftar tersebut memperlihatkan bahwa perubahan personel tidak terbatas pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lemdiklat Polri. Sejumlah kepolisian daerah juga termasuk dalam cakupan mutasi yang ditetapkan melalui surat telegram tertanggal 9 November 2026.
Rincian yang tersedia menyebut wilayah-wilayah tersebut sebagai lokasi penempatan personel, tetapi tidak memerinci nama seluruh pejabat yang berpindah maupun jabatan baru masing-masing di setiap Polda.
Johnny Eddizon Isir menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang mengakhiri penugasan sebelumnya. Ia juga meminta para personel yang menerima jabatan baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing.
”Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” pungkas Isir.
Pernyataan tersebut menekankan dua hal dalam pelaksanaan mutasi, yakni penghargaan terhadap pengabdian pejabat sebelumnya dan penyesuaian personel yang mengemban tugas baru. Isir mengaitkan kesiapan pejabat serta soliditas internal dengan pelaksanaan tugas kepolisian.
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026 menjadi dasar administratif perubahan penugasan tersebut. Rangkaian mutasi mencakup perwira tinggi dan menengah, dengan perubahan jabatan di tingkat pusat hingga penempatan personel pada sejumlah Polda.