Ketua DPRD Bandung Soroti Potensi Ekonomi Syariah Lewat Pengembangan Koperasi

SiarWarta.com, Bandung — Pengembangan koperasi syariah Bandung perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas usaha. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyampaikan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Asep menilai potensi ekonomi syariah di Kota Bandung belum berkembang secara optimal. Padahal, kota ini memiliki jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro yang besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan regulasi yang mengatur pengembangan koperasi syariah.

Menurut Asep, pengembangan ekonomi syariah perlu menyesuaikan karakteristik daerah. Kota Bandung memiliki masyarakat dengan tingkat religiusitas yang cukup dominan sehingga potensi tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi syariah.

Namun, besarnya potensi masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam perkembangan ekonomi syariah. Asep menilai diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dan membangun kesadaran mengenai pentingnya kerja sama dalam memperbesar ekosistem tersebut.

“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan kerja sama antarpihak sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan koperasi syariah. Pemerintah, lembaga ekonomi, dan masyarakat perlu mengambil bagian agar potensi ekonomi syariah dapat berkembang lebih optimal di Kota Bandung.

Asep mengingatkan bahwa pengembangan koperasi syariah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan dana atau sumber pembiayaan. Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan juga perlu menjadi perhatian, terutama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk mempertahankan kegiatan usahanya.

Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kemampuan pelaku usaha turut menjadi bagian dari kebutuhan tersebut. Ketersediaan pembiayaan perlu diikuti layanan yang mudah dijangkau agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan koperasi.

“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.

Asep juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya. Pemerintah dinilai perlu hadir melalui kebijakan yang tepat, pendampingan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan fasilitas penunjang.

Dukungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi mereka. Karena itu, pengembangan koperasi syariah perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan nyata para pelaku usaha mikro.

Asep mengapresiasi program pendampingan dan pelatihan yang telah diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung kepada pelaku usaha mikro. Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usahanya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan program. Pendampingan dan pelatihan tidak cukup hanya dilaksanakan sebagai kegiatan sesaat, tetapi perlu dijaga kesinambungannya agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan oleh pelaku usaha.

Konsistensi juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan koperasi syariah. Program yang telah dirancang perlu dijalankan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan kelembagaan yang terlibat.

Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam FGD tersebut. Asep berharap regulasi ini dapat menjadi titik awal untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan pengembangan koperasi syariah membutuhkan dukungan pemerintah, kelembagaan ekonomi, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam aktivitas ekonomi tersebut.

Asep turut menyoroti integritas dan kepercayaan masyarakat sebagai unsur yang harus dijaga dalam pengembangan koperasi syariah. Kedua aspek itu dinilai penting agar program yang dijalankan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” ujarnya.

Melalui penyusunan regulasi tersebut, pengembangan koperasi syariah di Kota Bandung diarahkan untuk mencakup penguatan kelembagaan, kemudahan akses layanan, peningkatan kapasitas usaha mikro, dan keterlibatan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.