 |
| Ilustrasi: Bareskrim membantah Tito Karnavian dan Idham Azis menjadi tersangka. Polisi telah menetapkan empat orang dalam kasus penyadapan ilegal. | Foto: Bareskrim Polri |
SiarWarta.com — Bareskrim Polri membantah kabar penetapan dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar.
"Infonya tidak benar," tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11).
Klarifikasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa nama Tito Karnavian dan Idham Azis tidak termasuk dalam daftar tersangka yang telah diumumkan Bareskrim hingga saat ini. Polisi baru menetapkan empat orang dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang berkaitan dengan informasi elektronik.
Empat orang yang telah diumumkan sebagai tersangka berasal dari lingkungan kepolisian. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan keempat nama tersebut menjadi perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik.
Daftar tersangka yang diumumkan Bareskrim juga menjadi rujukan untuk meluruskan informasi yang berkembang di media sosial. Hingga keterangan Asep disampaikan pada Minggu (8/11), belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Tito Karnavian maupun Idham Azis sebagai tersangka.
Dari empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditempatkan di fasilitas penahanan tersebut selama proses penanganan perkara berlangsung.
Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan. Bareskrim tidak melakukan penahanan terhadap mantan Kadiv TIK Polri tersebut karena kondisinya sedang sakit.
Perbedaan perlakuan penahanan itu berkaitan dengan kondisi kesehatan Slamet. Meski tidak ditahan, namanya tetap masuk dalam daftar empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Temuan awal kepolisian menunjukkan dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Polisi juga menemukan adanya pihak lain yang diduga menjadi korban penyadapan oleh Listyo dan anak buahnya.
Kelompok yang disebut dalam temuan awal tersebut mencakup sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Temuan itu memperlihatkan cakupan dugaan korban dalam perkara tersebut tidak terbatas pada satu orang. Presiden Prabowo disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran, bersama sejumlah figur dari berbagai kalangan.
Meski demikian, informasi mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi korban tersebut masih merujuk pada temuan awal polisi. Rincian identitas masing-masing korban tidak dijelaskan dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Bareskrim menjerat para tersangka dengan sejumlah ketentuan pidana. Pasal yang disangkakan mencakup Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun sebagaimana disebutkan dalam keterangan perkara tersebut.
Para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Ketentuan lainnya adalah Pasal 31 ayat (1) UU ITE yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.
Penerapan ketiga ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik yang sedang ditangani Bareskrim.
Istana turut memberikan tanggapan terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana yang dimaksud sebagai bentuk makar.
Pernyataan Prasetyo menempatkan perkara tersebut dalam konteks tindak pidana yang dinilai berkaitan dengan ancaman terhadap negara. Keterangan dari Istana itu menjadi bagian dari respons pemerintah atas kasus dugaan penyadapan yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Di tengah berkembangnya informasi mengenai perkara tersebut, Bareskrim menegaskan bahwa hingga kini empat orang yang telah diumumkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Adapun kabar mengenai penetapan Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai tersangka telah dibantah langsung oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.