 |
| Tirta Pakuan dan PUPR Kota Bogor meninjau lokasi rencana JPO Jalan MA Salmun untuk memetakan jaringan pipa dan utilitas. | Foto: Pakuanraya |
Intinya Apa Sih? ▼
- JPO Jalan MA Salmun Bogor memasuki tahap persiapan melalui peninjauan lapangan oleh Perumda Tirta Pakuan, Dinas PUPR, dan instansi terkait.
- Peninjauan bertujuan memetakan potensi persinggungan jaringan pipa dan utilitas lain agar pembangunan tidak mengganggu infrastruktur yang sudah ada.
- Nasrul Zahar menyatakan koordinasi lintas instansi terus dilakukan secara intensif untuk mendukung kelancaran pembangunan serta keselamatan masyarakat.
SiarWarta.com, Bogor — Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan MA Salmun, Kota Bogor, ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh Perumda Tirta Pakuan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor serta instansi terkait. Kegiatan yang berlangsung sehari sebelum keterangan disampaikan pada Kamis (5/11/2026) itu berfokus pada pemetaan jaringan utilitas di sekitar lokasi pembangunan.
Peninjauan diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan persinggungan antara rencana pembangunan fisik dan jaringan pipa maupun utilitas lain yang sudah terpasang. Penataan infrastruktur eksisting menjadi bagian dari persiapan agar pekerjaan pembangunan JPO dapat berlangsung tanpa mengabaikan kondisi jaringan di kawasan Jalan MA Salmun.
Manager Trandis & NRW Perumda Tirta Pakuan, Nasrul Zahar, mengatakan keterlibatan berbagai instansi dalam peninjauan tersebut diperlukan untuk memetakan titik-titik yang berpotensi bersinggungan dengan jaringan utilitas.
Pemetaan ini menjadi perhatian karena pekerjaan pembangunan JPO perlu memperhitungkan keberadaan jaringan pipa dan infrastruktur lain di sekitar lokasi. Koordinasi sejak tahap peninjauan memungkinkan pihak terkait mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani sebelum pembangunan fisik berjalan lebih jauh.
Nasrul menyampaikan bahwa kerja sama antarinstansi diperlukan agar penataan jaringan utilitas dapat dilakukan secara optimal. Ia mengaitkan proses tersebut dengan kelancaran pembangunan JPO dan kebutuhan menjaga kenyamanan, ketertiban, serta keselamatan masyarakat yang beraktivitas di kawasan itu.
”Melalui sinergi dan kolaborasi antar-instansi ini, kami berharap penataan jaringan utilitas dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, proses pembangunan JPO dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan berarti, serta pada akhirnya mampu meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi masyarakat luas yang beraktivitas di kawasan tersebut,” ujar Nasrul kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Peninjauan lapangan melibatkan Perumda Tirta Pakuan, Dinas PUPR Kota Bogor, dan instansi terkait. Keterlibatan lintas sektor tersebut berkaitan dengan kebutuhan menata jaringan utilitas yang berada di sekitar lokasi rencana pembangunan JPO.
Bagi Perumda Tirta Pakuan, pemetaan jaringan pipa menjadi bagian penting dari koordinasi teknis sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Jaringan yang sudah ada perlu diperhitungkan dalam perencanaan agar proses pembangunan tidak menimbulkan persoalan pada infrastruktur di kawasan tersebut.
Nasrul menyebut Pemerintah Kota Bogor bersama badan usaha milik daerah (BUMD) dan instansi terkait terus mengedepankan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan proyek infrastruktur publik. Koordinasi itu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Nasrul menegaskan komunikasi antarinstansi terus dilakukan untuk mendukung tahapan pembangunan JPO Jalan MA Salmun. Koordinasi tersebut mencakup penataan utilitas dan penyelarasan pekerjaan di lokasi agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Koordinasi jelas terus dilakukan secara intensif agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana,” tutup Nasrul.
Peninjauan lapangan menjadi bagian dari persiapan pembangunan JPO di Jalan MA Salmun, dengan perhatian pada potensi persinggungan jaringan pipa dan utilitas lain. Perumda Tirta Pakuan, Dinas PUPR Kota Bogor, dan instansi terkait terlibat dalam koordinasi untuk menata infrastruktur eksisting di sekitar lokasi rencana pembangunan.