Dishub Purwakarta Jelaskan Pengadaan 3 Paket Proyek 2026, PPK Tegaskan Tak Ada Monopoli

SiarWarta.com, Purwakarta — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta memberikan penjelasan atas sorotan publik terhadap pengadaan tiga paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026, yakni marka jalan, rambu lalu lintas, dan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Paket 1. Penjelasan tersebut mencakup pemilihan penyedia, dugaan afiliasi antarperusahaan, nilai kontrak, hingga efisiensi anggaran dalam mekanisme e-purchasing katalog elektronik.

Plt. Sekretaris Dishub Kabupaten Purwakarta yang juga menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Wajmudin Anwar, menyampaikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan melalui katalog elektronik sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam dokumen jawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dishub menyatakan bahwa perolehan dua paket pekerjaan oleh satu perusahaan tidak otomatis menunjukkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Sorotan muncul karena CV Puralaksana memperoleh pekerjaan marka jalan dan penyediaan rambu lalu lintas. Kedua paket tersebut memiliki nilai kontrak gabungan lebih dari Rp900 juta. Adapun pekerjaan pembangunan PJU Paket 1 diberikan kepada CV Regia Tatar Persada dengan nilai kontrak lebih dari Rp1,17 miliar.

Wajmudin Anwar menjelaskan pemilihan penyedia untuk tiga paket pekerjaan tersebut menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.

Menurutnya, mekanisme tersebut mengacu pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas.

Ia juga merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Anwar menyebut tidak ada ketentuan dalam regulasi tersebut yang membatasi jumlah paket pekerjaan yang dapat diperoleh satu penyedia melalui mekanisme e-purchasing.

“Tidak ditemukan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang membatasi jumlah paket pekerjaan yang dapat diperoleh satu penyedia dalam mekanisme e-purchasing,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Dishub juga menjelaskan pekerjaan marka jalan dan rambu lalu lintas merupakan dua paket pengadaan yang berdiri sendiri. Masing-masing memiliki kontrak, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berbeda.

Dengan pemisahan tersebut, perolehan dua pekerjaan oleh CV Puralaksana tidak serta-merta dapat dipandang sebagai penguasaan pasar. Anwar menyebut nilai pekerjaan tersebut relatif kecil dan tidak memenuhi unsur praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sorotan lain berkaitan dengan dugaan bahwa CV Puralaksana dan CV Regia Tatar Persada berada di bawah kendali pengusaha berinisial N.

Menanggapi dugaan tersebut, Anwar menyampaikan bahwa PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap data perusahaan yang tersedia. Berdasarkan pemeriksaan itu, Dishub menyatakan tidak menemukan kesamaan kepemilikan maupun kepengurusan antara kedua badan usaha.

“Terkait dugaan CV. Puralaksana dan CV. Regia Tatar Persada berada di bawah satu kendali pengusaha berinisial N, PPK menyatakan berdasarkan data yang tersedia tidak ditemukan hubungan kepemilikan maupun kepengurusan yang sama antara kedua perusahaan,” ungkapnya.

Penilaian PPK mengacu pada sejumlah dokumen administrasi perusahaan. Dokumen yang diperiksa meliputi akta pendirian, data pengurus, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan informasi penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik.

Dishub juga menjelaskan kedua perusahaan memperoleh pekerjaan melalui paket yang berbeda. Keduanya tidak mengikuti tender atau seleksi yang sama.

Atas dasar kondisi tersebut, PPK menyatakan unsur persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terlihat dalam pelaksanaan pengadaan tiga paket pekerjaan tersebut.

Meski demikian, Anwar tidak menutup kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut apabila muncul bukti mengenai dugaan hubungan keluarga atau kekerabatan di antara pihak penyedia.

Ia menegaskan pembuktian hubungan semacam itu menjadi kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

PPK juga menyatakan kesediaannya menyerahkan seluruh dokumen pengadaan apabila diperlukan untuk pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Nilai anggaran dan kontrak menjadi bagian lain yang mendapat perhatian publik. Berdasarkan penjelasan Dishub, tiga paket pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak berbeda sesuai jenis pekerjaan dan penyedia yang ditetapkan.

Berikut rincian pagu anggaran dan nilai kontraknya:

CV Puralaksana memperoleh pekerjaan marka jalan dengan nilai kontrak Rp596.488.692. Perusahaan yang sama juga mengerjakan penyediaan rambu lalu lintas senilai Rp306.165.306.

Gabungan nilai kedua kontrak tersebut mencapai Rp902.653.998. Kedua pekerjaan itu memiliki pagu dan HPS masing-masing, sehingga proses pengadaannya tetap diperlakukan sebagai dua paket berbeda.

Untuk pembangunan PJU Paket 1, CV Regia Tatar Persada ditetapkan sebagai penyedia dengan nilai kontrak Rp1.175.200.512.

Jika digabungkan, nilai kontrak ketiga paket pekerjaan mencapai Rp2.077.854.510. Angka tersebut berasal dari pekerjaan marka jalan, rambu lalu lintas, dan pembangunan PJU Paket 1.

Besaran selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak pada dua pekerjaan CV Puralaksana juga menjadi sorotan.

Untuk pekerjaan marka jalan, pagu yang disiapkan mencapai Rp598.067.028. Nilai kontraknya sebesar Rp596.488.692 sehingga terdapat selisih Rp1.578.336 atau sekitar 0,26 persen.

Pada penyediaan rambu lalu lintas, pagu anggarannya sebesar Rp307.767.000. Setelah proses pengadaan, nilai kontrak ditetapkan Rp306.165.306. Selisihnya mencapai Rp1.601.694 atau sekitar 0,52 persen.

Angka tersebut memperlihatkan selisih pagu dan kontrak pada kedua pekerjaan berada di bawah satu persen.

Berbeda dengan dua paket tersebut, pembangunan PJU Paket 1 memiliki selisih anggaran yang lebih besar. Dari pagu Rp1.226.015.000, nilai kontraknya mencapai Rp1.175.200.512.

Selisih antara kedua angka itu sebesar Rp50.814.488 atau sekitar 4,14 persen.

Jika ketiga paket dihitung secara keseluruhan, total pagu anggaran mencapai Rp2.131.849.028. Dibandingkan dengan total kontrak Rp2.077.854.510, terdapat selisih Rp53.994.518.

Dishub menjelaskan bahwa selisih antara pagu dan nilai kontrak bukan satu-satunya ukuran untuk menilai efisiensi pengadaan melalui e-purchasing.

Anwar menjelaskan hasil negosiasi dalam proses e-purchasing tidak hanya diarahkan untuk mendapatkan selisih harga dari pagu anggaran. Menurutnya, hasil negosiasi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan volume pekerjaan.

Perubahan tersebut tercermin pada pekerjaan marka jalan. Volume yang semula tercantum sebanyak 1.482 meter persegi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bertambah menjadi 1.747 meter persegi.

Dengan demikian, terdapat penambahan pekerjaan marka jalan sebanyak 265 meter persegi dari volume yang direncanakan dalam RKA.

Pada pembangunan PJU Paket 1, jumlah unit yang direncanakan semula sebanyak 70 unit meningkat menjadi 80 unit. Artinya, terdapat tambahan 10 unit penerangan jalan dari perencanaan awal.

Penyediaan rambu lalu lintas juga mengalami penambahan volume. Jumlah awal yang tercantum dalam RKA sebanyak 173 unit, tetapi Dishub tidak merinci jumlah akhir setelah penyesuaian tersebut.

Anwar menyebut perubahan volume dilakukan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, hasil survei lokasi, dan persetujuan pihak terkait.

Ia juga menjelaskan penambahan volume tersebut berdampak pada penurunan harga rata-rata per satuan pekerjaan. Menurut perhitungannya, harga per satuan mengalami penurunan sekitar 12 hingga 16 persen dibandingkan harga per satuan yang tersirat dalam RKA.

Dengan penjelasan itu, Dishub menempatkan penambahan volume sebagai salah satu aspek yang perlu diperhitungkan ketika menilai hasil pengadaan, bukan hanya membandingkan nilai pagu dengan nilai kontrak.

Dalam penjelasannya, Anwar menyebut proses negosiasi harga tetap dilakukan pada pengadaan melalui katalog elektronik.

Negosiasi mengacu pada harga satuan yang ditayangkan penyedia dalam katalog. Komponen yang dibahas tidak hanya harga produk, tetapi juga biaya pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

“Negosiasi harga tetap dilaksanakan dalam proses e-purchasing terhadap harga satuan yang ditayangkan penyedia pada katalog elektronik, termasuk biaya pendukung seperti pengiriman, pemasangan, dan pengujian apabila diperlukan,” jelasnya.

Penyusunan HPS juga menggunakan sejumlah referensi harga. Dishub menghimpun informasi dari harga tayang produk pada katalog elektronik, produk sejenis di luar katalog, harga satuan resmi yang dipublikasikan instansi, dan kontrak sejenis pada tahun sebelumnya.

Referensi tersebut digunakan untuk menilai kewajaran harga yang ditawarkan penyedia. Perbandingan dilakukan dengan memperhitungkan harga tayang produk beserta biaya pendukung, kemudian mencocokkannya dengan referensi dan informasi harga satuan di pasar.

Anwar menegaskan mekanisme e-purchasing memiliki perbedaan dengan tender terbuka. Menurutnya, ketentuan pengadaan melalui katalog elektronik tidak menetapkan persentase minimum penghematan yang wajib diperoleh dari pagu anggaran.

Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab sorotan mengenai selisih anggaran yang relatif kecil pada pekerjaan marka jalan dan rambu lalu lintas.

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama, Anton Susilo, yang juga menjadi bagian dari tim teknis dalam pengadaan tersebut, menjelaskan adanya pendampingan dalam proses pemilihan penyedia.

Menurut Anton, pendampingan tim teknis dilakukan melalui mekanisme e-purchasing untuk tiga paket pekerjaan di lingkungan Dishub Purwakarta.

Ia menyebut penyusunan HPS dilakukan berdasarkan perhitungan teknis oleh tim teknis PPK. Penyusunan tersebut juga mengacu pada hasil survei di e-katalog versi 6, khususnya untuk kategori pekerjaan PJU.

Anton menjelaskan proses peninjauan penyedia dilakukan bersama PPK, tim teknis dari BPBJ, dan tim teknis Dishub. Pemeriksaan diarahkan pada kesesuaian produk yang ditayangkan dalam katalog elektronik dengan persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan.

“Terkait terpilihnya penyedia jasa yg disebutkan diatas berdasarkan hasil peninjauan oleh PPK bersama tim teknis dari BPBJ dan tim Teknis Dishub pada e-katalog elektronik dimana penyedia tersebut menayangkan produk yg memenuhi unsur-unsur teknis yg telah di tetapkan dalam dokumen spesifikasi teknis yaitu spesifikasi kualitas, waktu, layanan dan harga. Perlu di ketahui juga bahwa pemilihan penyedia jasa tersebut juga atas pertimbangan afirmasi terhadap produk lokal sebagaimana disebutkan dalam peraturan LKPP No 3 tahun 2026 terkait Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” pungkas Anton.

Dari penjelasan tersebut, Anton menyebut terdapat empat unsur yang menjadi pertimbangan kesesuaian produk, yakni kualitas, waktu, layanan, dan harga.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemilihan penyedia mempertimbangkan afirmasi terhadap produk lokal sebagaimana disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menanggapi berbagai sorotan terhadap tiga paket pekerjaan tersebut, Dishub Purwakarta menyatakan seluruh pengadaan telah dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

PPK menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen yang diperiksa, tidak ditemukan kesamaan kepemilikan maupun kepengurusan antara CV Puralaksana dan CV Regia Tatar Persada. Dishub juga menyatakan tidak terdapat pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Pernyataan itu merupakan hasil penjelasan internal PPK berdasarkan data perusahaan dan dokumen pengadaan yang tersedia. Adapun pemeriksaan lebih lanjut terhadap dugaan hubungan keluarga atau kekerabatan tetap menjadi kewenangan APIP, Inspektorat, maupun KPPU.

PPK menyatakan siap membuka dan menyerahkan dokumen pengadaan kepada pihak berwenang apabila diperlukan untuk pemeriksaan.

Penjelasan Dishub mencakup tiga aspek utama yang menjadi sorotan, yakni mekanisme pemilihan penyedia, dugaan hubungan antarperusahaan, dan perhitungan efisiensi anggaran melalui negosiasi serta penambahan volume pekerjaan.