 |
| Wali Kota Bogor Dedie Rachim meminta perangkat daerah mengoptimalkan anggaran dan mempertimbangkan penundaan proyek yang belum siap menjelang akhir 2026, disaat sela-sela meluncurkan Smart KKI. | Foto: Diskominfo Pemkot Bogor |
Intinya Apa Sih? ▼
- Efisiensi anggaran Bogor menjadi perhatian Wali Kota Dedie A. Rachim menjelang akhir tahun, terutama untuk mengejar target APBD Perubahan 2026.
- Kegiatan yang belum melalui proses lelang atau diperkirakan tidak selesai dalam dua bulan ke depan diminta untuk dipertimbangkan penundaannya.
- Pemkot Bogor meluncurkan Smart KKI bersamaan dengan evaluasi keuangan daerah dan persiapan APBD Tahun Anggaran 2027.
SiarWarta.com, Bogor — Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan pelaksanaan belanja pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan, terutama yang belum memasuki proses lelang, diminta untuk dipertimbangkan penundaannya.
Arahan tersebut disampaikan Dedie saat peluncuran Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI) di Swiss-Belhotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Senin (2/11/2026).
Dedie Rachim meminta para pimpinan perangkat daerah dan jajaran kewilayahan lebih cermat dalam mengelola anggaran. Sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin terbatas perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah daerah melanjutkan program yang belum berjalan.
Menurut Dedie, akhir tahun merupakan periode krusial dalam pelaksanaan APBD. Pemerintah Kota Bogor perlu memperhatikan kemampuan penyelesaian setiap kegiatan agar penggunaan anggaran tetap terarah pada target yang telah ditetapkan.
Kegiatan yang belum dilaksanakan maupun belum melewati proses lelang menjadi perhatian khusus. Jika penyelesaiannya diperkirakan tidak memungkinkan dalam dua bulan ke depan, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan penundaan daripada memaksakan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memiliki cukup waktu.
“Yang pertama kita harus bisa melaksanakan efisiensi. Bersama-sama kita berusaha agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu mencapai sesuai dengan target APBD perubahan. Saya meminta semua, para pimpinan perangkat daerah dan yang lainnya betul-betul menyikapi ini semua sebagai sebuah langkah auto action yang harus disadari semua,” kata Dedie Rachim.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa efisiensi perlu menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan hanya pimpinan perangkat tertentu. Dedie meminta setiap perangkat daerah menyikapi kondisi akhir tahun dengan tindakan nyata dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Di tengah arahan efisiensi, Dedie juga meminta perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan belanja modal. Perhatian terutama diarahkan pada kegiatan yang sudah melewati proses lelang dan termasuk dalam proyek strategis daerah.
Kegiatan yang telah melalui tahapan pengadaan memiliki posisi berbeda dengan pekerjaan yang belum dimulai atau belum memasuki proses lelang. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan pelaksanaan program yang sudah berjalan agar penggunaan anggarannya tetap optimal.
Arahan tersebut menjadi bagian dari evaluasi realisasi keuangan daerah menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Bogor perlu memperhatikan sisa waktu pelaksanaan sekaligus memastikan kegiatan yang telah diproses dapat berjalan sesuai target APBD Perubahan 2026.
Peluncuran Smart KKI menjadi salah satu agenda dalam kegiatan evaluasi keuangan daerah tersebut. Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia itu diperkenalkan sebagai inovasi Pemerintah Kota Bogor.
Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas peluncuran sistem tersebut. Ia meminta pengembangan dan evaluasi Smart KKI terus dilakukan dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Pelibatan Diskominfo diperlukan dalam proses pengembangan dan evaluasi agar penerapan sistem dapat berjalan optimal. Dedie juga meminta berbagai kemungkinan kendala dalam implementasi Smart KKI diantisipasi melalui evaluasi yang berkelanjutan.
“Selamat, kita luncurkan Smart KKI, semoga lancar dan sukses. Ini menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dan kalau ini bisa terlaksana pasti akan banyak orang untuk belajar ke Kota Bogor,” ungkap Dedie Rachim.
Dedie menilai Smart KKI sebagai salah satu inovasi yang diperkenalkan Pemkot Bogor. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penerapannya berpotensi membuat Kota Bogor menjadi tempat pembelajaran bagi pihak lain yang ingin mempelajari sistem tersebut.
Peluncuran Smart KKI dirangkaikan dengan sejumlah agenda pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut mencakup Evaluasi Progres Realisasi Keuangan Daerah, Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Penyerapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
Rangkaian agenda itu mempertemukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dengan persiapan anggaran untuk tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bogor membahas progres realisasi keuangan sekaligus penyerapan perubahan DPA 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2026.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari dasar pelaksanaan APBD Perubahan 2026 yang menjadi perhatian dalam evaluasi keuangan daerah. Informasi mengenai penetapan perda disampaikan Lia dalam laporan pada kegiatan yang sama.