Bencana Hidrometeorologi Ancam Bandung, Farhan Minta Koordinasi Lintas Dinas Diperkuat

SiarWarta.com — Pemerintah Kota Bandung memperkuat kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, terutama untuk menghadapi potensi banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh camat dan lurah meningkatkan kewaspadaan, memantau titik rawan, dan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung penanganan ketika kondisi darurat terjadi.

Instruksi tersebut disampaikan Farhan dalam keterangannya pada Rabu (4/11/2026). Menurut dia, ancaman bencana hidrometeorologi perlu mendapat perhatian serius karena sejumlah kecamatan di Kota Bandung memiliki kawasan yang berpotensi terdampak banjir maupun longsor.

Farhan menilai kesiapan menghadapi cuaca ekstrem tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah di tingkat kewilayahan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan di lingkungan masing-masing dan menjaga komunikasi dengan instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana.

“Penguatan kesiapsiagaan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan berbagai risiko bencana hidrometeorologi,” kata Farhan.

Pernyataan tersebut menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya pemerintah kota menghadapi risiko yang dapat muncul akibat kondisi cuaca ekstrem. Camat dan lurah menjadi unsur penting dalam pelaksanaan upaya tersebut karena memiliki kedekatan dengan kondisi wilayah dan masyarakat yang berada di bawah koordinasi mereka.

Kejadian di kawasan Cikalintu dan Sekeloa menjadi contoh yang disoroti Farhan dalam menjelaskan pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Dua kawasan tersebut disebut sebagai pengingat bahwa pemerintah dan masyarakat perlu memiliki kesiapan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan risiko bencana.

Farhan menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat hanya bertumpu pada aparat kewilayahan. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar kebutuhan penanganan dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, mulai dari respons darurat hingga bantuan bagi masyarakat yang terdampak.

Pengalaman menghadapi kejadian bencana di wilayah tersebut juga menjadi dasar penekanan Farhan mengenai perlunya kesiapan bersama. Pemerintah kota, jajaran kewilayahan, perangkat daerah, dan masyarakat memiliki peran dalam menghadapi risiko yang mengancam lingkungan tempat tinggal mereka.

Farhan menyebut dukungan lintas perangkat daerah diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial termasuk instansi yang disebut secara langsung, bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta dinas terkait lainnya.

“Apa yang terjadi di Cikalintu dan Sekeloa menjadi contoh bagaimana kesiapan kita bersama dalam menghadapi masalah tersebut harus juga didukung oleh Dinas Sosial, BPBD, dan juga dinas terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain,” ujarnya.

Keterlibatan instansi tersebut dibutuhkan karena penanganan bencana mencakup lebih dari sekadar respons di lokasi kejadian. Pemerintah juga perlu menangani kebutuhan masyarakat terdampak dan mengoordinasikan dukungan sesuai dengan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Dalam arahan itu, Farhan menekankan bahwa kesiapan aparat kewilayahan harus berjalan bersama dukungan instansi lain. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan terpadu ketika banjir, longsor, atau kondisi darurat lain terjadi di wilayah Kota Bandung.

Camat dan lurah mendapat perhatian khusus dalam arahan Farhan karena keduanya merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Kedekatan tersebut membuat jajaran kewilayahan memiliki peran penting dalam memantau potensi kerawanan dan menjaga koordinasi dengan instansi yang menangani persoalan terkait.

Farhan meminta jajaran tersebut terus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di wilayah masing-masing. Pemantauan kerawanan perlu disertai koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar penanganan dapat melibatkan unsur yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia juga menilai pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana perlu menjadi momentum untuk membangun masyarakat yang tidak hanya siap menghadapi keadaan darurat, tetapi juga tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Menurut Farhan, kesiapsiagaan pemerintah perlu berjalan seiring dengan pembentukan karakter masyarakat yang mampu menghadapi risiko bencana. Warga tidak hanya dituntut memiliki kewaspadaan, tetapi juga ketangguhan ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan dan lingkungan mereka.

“Pada saat bersamaan, ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi kota dengan warga yang siaga bencana dan tangguh bencana,” tandasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kesiapsiagaan yang disampaikan Farhan, yakni memperkuat kewaspadaan aparat kewilayahan, menjaga koordinasi lintas perangkat daerah, dan membangun masyarakat yang siaga serta tangguh menghadapi risiko bencana hidrometeorologi di Kota Bandung.