Bantuan Bedah Rumah Kota Bogor 2026 Meningkat, Maruarar Sirait Soroti Ketepatan Penerima

SiarWarta.com, Bogor — Bantuan bedah rumah Kota Bogor 2026 mendapat alokasi sebanyak 1.243 unit. Untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, jumlah bantuan mencapai 49.229 unit atau meningkat dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penambahan kuota bantuan harus disertai proses seleksi penerima yang akurat. Pemerintah tidak cukup hanya menambah jumlah rumah yang akan diperbaiki, tetapi juga perlu memastikan warga yang masuk daftar penerima benar-benar memenuhi kriteria.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat melakukan kunjungan kerja di Lapangan RW 05, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu, 7 November 2026.

Maruarar menjelaskan, pemerintah melibatkan Pemerintah Kota Bogor dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penentuan penerima bantuan. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendapatkan profil calon penerima secara akurat, sehingga penyaluran program tidak hanya bertumpu pada usulan atau perkiraan.

Pemerintah Kota Bogor turut dilibatkan melalui dinas yang menangani urusan perumahan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS menjadi bagian dari proses identifikasi warga yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan perbaikan rumah.

"Kami bekerja sama dengan Pak Walikota, ya dari Dinas Perumahannya, ya bersinergi untuk menemukan penerima bantuan yang tepat sasaran. Jadi profiling itu harus tepat," ujar Maruarar.

Penekanan terhadap ketepatan profil penerima berkaitan langsung dengan besarnya alokasi bantuan yang tersedia. Setiap calon penerima perlu melalui proses pendataan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan keadaan tempat tinggalnya.

Maruarar menyebut data BPS sebagai salah satu acuan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penggunaan data tersebut dimaksudkan agar penetapan penerima memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak ingin keputusan mengenai siapa yang berhak mendapatkan bantuan hanya didasarkan pada perkiraan tanpa dukungan hasil pendataan.

Menurut Maruarar, kebijakan penyaluran bantuan perumahan perlu disusun berdasarkan data, penelitian, dan kajian yang dapat menjelaskan kelayakan calon penerima.

"Tapi tentu harus tepat sasaran, makanya dibantu BPS. Jadi datanya jangan sebuah kebijakan itu tidak berbasis data, ilmiah dia, akademis dia," katanya.

Pernyataan itu menempatkan proses verifikasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan program. Data BPS digunakan untuk membantu mengukur kondisi ekonomi keluarga, terutama dalam menentukan apakah calon penerima memenuhi kriteria MBR.

Penilaian calon penerima bantuan tidak hanya memperhatikan kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi fisik bangunan juga menjadi unsur yang diperiksa sebelum bantuan ditetapkan.

Pemeriksaan mencakup sejumlah bagian rumah, mulai dari lantai, dinding, dan atap hingga fasilitas sanitasi. Komponen tersebut menjadi bagian dari penilaian kelayakan hunian untuk menentukan kebutuhan perbaikan.

Dengan pemeriksaan tersebut, pemerintah memiliki dua aspek utama dalam proses identifikasi penerima, yakni kondisi ekonomi keluarga dan kondisi fisik rumah. Keduanya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan warga yang sesuai dengan kriteria program.

Maruarar menjelaskan, penentuan kategori masyarakat berpenghasilan rendah tidak dilakukan secara sembarangan. BPS menjalankan riset dan survei untuk mengetahui alasan seorang calon penerima masuk dalam kriteria yang ditetapkan.

Proses penelitian tersebut membutuhkan tahapan yang panjang. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh dasar penilaian yang lebih terukur, sehingga keputusan mengenai penerima bantuan memiliki dukungan data.

"Nah BPS melakukan riset, kenapa ini masuk kriteria MBR? Itu risetnya panjang, penelitiannya panjang, ada survei. Dan kalaupun ada salah satu dua, ya diperbaiki," ucapnya.

Maruarar juga membuka ruang perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pendataan maupun penetapan penerima. Ia menyebut kesalahan pada satu atau dua data dapat diperbaiki melalui evaluasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan penerima tidak berhenti pada pendataan awal. Apabila hasil pemeriksaan menemukan data yang tidak sesuai, pemerintah dapat melakukan pembenahan agar daftar penerima kembali mengacu pada kriteria yang berlaku.

Pada 2026, Jawa Barat memperoleh alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 49.229 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya.

Dari total alokasi tingkat provinsi tersebut, Kota Bogor mendapatkan bagian sebanyak 1.243 unit. Angka ini menjadi alokasi bantuan perbaikan rumah yang disiapkan untuk wilayah Kota Bogor pada tahun anggaran 2026.

Maruarar berharap peningkatan jumlah bantuan dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Namun, ia tetap menempatkan ketepatan pendataan sebagai perhatian utama agar bantuan diterima warga yang memenuhi persyaratan.

Penyaluran bantuan bedah rumah dengan demikian berkaitan dengan dua hal yang berjalan bersamaan: besaran alokasi yang disediakan pemerintah dan ketepatan proses penentuan penerima berdasarkan data ekonomi serta kelayakan fisik hunian.