 |
| Di-PHK? Kenali hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, plus perubahan aturan terbarunya. | Ilustrasi Pesangon dan Pemutusan Kerja |
SiarWarta.com — Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah situasi yang berat, apalagi bila tidak tahu apa saja hak yang semestinya diterima.
Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengubah sejumlah aturan pesangon dan PHK. Namun, undang-undang itu memiliki masa transisi, sehingga penting memahami aturan yang berlaku sekarang sekaligus perubahan yang akan datang.
Yang Perlu Diketahui Lebih Dulu: Ada UU Baru, Tapi Ada Masa Transisi
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Aturan ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, dan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang membuat UU ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja.
Pengesahan di DPR tidak berarti aturan baru langsung berlaku penuh. Menurut keterangan Kemnaker yang dikutip media, ada masa transisi satu tahun sejak undang-undang diundangkan, dan penerapan teknis formula pesangon masih menunggu aturan pelaksana. Karena itu, penjelasan di bawah memakai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai acuan perhitungan, sambil menjelaskan perubahan yang dibawa UU baru.
Tiga Komponen Hak Pekerja yang Di-PHK
Pada dasarnya, bila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja (Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021). Ketiganya adalah:
- Uang pesangon (UP): dihitung berdasarkan masa kerja.
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK): diberikan bila masa kerja memenuhi syarat minimal.
- Uang penggantian hak (UPH): mengganti hak yang belum sempat dinikmati, seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang, serta hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Uang pesangon dan UPMK umumnya diberikan kepada pekerja tetap (PKWTT). Pekerja kontrak (PKWT) mendapat uang kompensasi saat kontraknya berakhir, dengan prinsip masa kerja (dalam bulan) dibagi 12, dikali satu bulan upah, dengan syarat masa kerja minimal satu bulan terus-menerus.
Tabel Uang Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Menurut Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, besaran uang pesangon adalah sebagai berikut:
| Masa Kerja | Uang Pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memaknai frasa dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sehingga besaran pesangon dalam tabel dibaca sebagai batas "paling sedikit".
Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Menurut Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, UPMK diberikan mulai masa kerja tiga tahun:
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Upah yang menjadi dasar perhitungan umumnya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Perlu dicatat, komponen penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen yang ada dalam aturan lama tidak otomatis menjadi bagian dari UPH menurut PP 35/2021, kecuali diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Besaran Hak Menurut Alasan PHK
PP 35/2021 membedakan hak pekerja sesuai alasan PHK. Beberapa contoh yang sering ditemui:
| Alasan PHK | Hak yang diterima |
|---|---|
| Efisiensi atau kerugian perusahaan | Pesangon 0,5 hingga 1 kali ketentuan tabel, UPMK 1 kali, dan UPH |
| Memasuki usia pensiun (Pasal 56) | Pesangon 1,75 kali, UPMK 1 kali, dan UPH |
| Pekerja meninggal dunia (Pasal 57) | Ahli waris menerima pesangon 2 kali ketentuan tabel |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat (Pasal 50) | Tidak mendapat pesangon, tetapi mendapat UPH dan uang pisah |
Uang pisah diatur dalam PP 35/2021, dan besarannya ditentukan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Contoh Hitungan Sederhana
Sebagai ilustrasi (angka rekaan, bukan data resmi): seorang pekerja tetap bermasa kerja 5 tahun dengan upah Rp5.000.000 per bulan, di-PHK dengan alasan yang memberi pesangon 1 kali ketentuan tabel.
- Uang pesangon: 6 bulan × Rp5.000.000 = Rp30.000.000.
- UPMK: 2 bulan × Rp5.000.000 = Rp10.000.000.
- UPH: dihitung terpisah sesuai hak yang belum diterima, misalnya cuti tahunan yang belum diambil.
Jumlah tersebut Rp40.000.000 sebelum UPH. Angka sebenarnya bergantung pada alasan PHK, komponen upah, dan isi perjanjian di tempat kerja.
Apa yang Berubah di UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Berdasarkan pemberitaan setelah pengesahan, beberapa perubahan utama terkait pesangon dan PHK adalah:
- Pengali pesangon 0,5 kali dihapus. Pengali minimal menjadi satu kali. Sebelumnya, PP 35/2021 memungkinkan pengali 0,5 kali untuk sejumlah alasan PHK.
- PHK diperketat. Perusahaan tidak dapat dengan mudah melakukan PHK dengan alasan tertentu, termasuk efisiensi, dan wajib mengupayakan pencegahan PHK terlebih dahulu.
- Dana cadangan pesangon. Undang-undang memberi dasar hukum bagi dana cadangan pesangon agar pembayaran hak pekerja lebih pasti. Dana ini bukan iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan, dan mekanismenya akan diatur lewat peraturan pemerintah.
- Masa transisi satu tahun sejak diundangkan, serta penerapan teknis yang menunggu aturan pelaksana.
Hak atas uang pesangon, UPMK, dan UPH tetap berlaku. Yang berubah adalah formula dan syarat PHK, sehingga hasil hitungan perlu dilihat bersama alasan PHK dan masa kerja, bukan hanya pengali.
Apa yang Bisa Dilakukan Jika Di-PHK?
- Minta alasan dan perincian hak secara tertulis, termasuk perhitungan pesangon, UPMK, dan UPH.
- Pelajari dokumen sebelum menandatangani, terutama surat pengunduran diri atau kesepakatan PHK, karena status PHK memengaruhi hak yang diterima.
- Rundingkan secara bipartit dengan perusahaan atau melalui serikat pekerja.
- Bila tidak ada kesepakatan, perselisihan umumnya dapat dibawa ke mediasi di dinas tenaga kerja setempat, lalu ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Cek Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat JKP. Menurut PP 6/2025, manfaat uang tunai sebesar 60 persen upah paling lama enam bulan.
Referensi
- Hukumonline, "Perbedaan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak"
- Hukumonline, "Hak-hak Karyawan Pensiun" (Pasal 56 PP 35/2021)
- Katadata, "Aturan Pesangon dan PHK Berubah di UU Ketenagakerjaan"
- Talenta, "UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Isi Pokok & Aturan Baru"
- PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.