Executive Summary ▼
- Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan peran strategis insan humas sebagai jembatan utama antara arah kebijakan pemerintah dengan realita kebutuhan masyarakat.
- Fondasi utama kehumasan terletak pada kepercayaan publik yang wajib dibangun melalui konsistensi nilai, keteladanan, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan nyata.
- Penguatan komunikasi dua arah perlu mengombinasikan saluran digital dan interaksi langsung guna menyerap aspirasi sekaligus menggalang narasi kebangsaan inspiratif.
SiarWarta.com, Surakarta — Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan fondasi paling krusial yang wajib dijaga oleh setiap praktisi kehumasan pemerintah.
Kepercayaan tersebut tidak dapat muncul begitu saja, melainkan harus dibentuk dari konsistensi nilai, keteladanan kepemimpinan, hingga keselarasan utuh antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dijalankan dalam tindakan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat hadir sebagai pembicara dalam acara Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026. Forum nasional yang diselenggarakan di Sumaryo Grand Ballroom, The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/10/2026) ini mengusung tema "Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia".
Di depan para peserta konvensi, Bima menggarisbawahi bahwa setiap narasi komunikasi yang dilempar ke ruang publik wajib ditopang oleh bukti tindakan riil di lapangan.
Tanpa adanya aksi nyata yang menyertai, pesan pemerintah hanya akan menjadi wacana kosong yang gagal membina hubungan jangka panjang dengan masyarakat.
"Trust adalah konsistensi. Trust adalah value. Trust adalah artikulasi. Trust adalah leading by example," ujar Bima.
Tantangan utama birokrasi saat ini berpusat pada kemampuan instansi untuk tetap terhubung secara nyata dengan dinamika di akar rumput.
Insan humas memegang tanggung jawab besar untuk menyampaikan arah kebijakan, tujuan program kerja, hingga manfaat konkrit dari setiap proyek pembangunan agar dipahami secara luas oleh khalayak.
Penyampaian program tidak boleh berjalan searah atau sekadar formalitas. Komunikasi publik harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi warga lokal. Pendekatan ini memastikan informasi kebijakan yang disebarkan tetap relevan dengan persoalan riil di lapangan.
Guna membangun pemahaman mutakhir mengenai kondisi warga, ruang dialog harus dibuka seluas-luasnya. Pemerintah perlu memadukan pemanfaatan saluran media digital dengan pola interaksi tatap muka secara langsung agar proses penyerapan aspirasi berjalan optimal.
"Bagaimana caranya? Dialog, komunikasi, silaturahmi, networking, jejaring, dan lain-lain. Karena dunia ini tidak hanya selebar layar gadget kita," kata Bima.
Upaya menjembatani pemerintah dan masyarakat juga membutuhkan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang dihidupkan melalui rekam jejak keteladanan.
Praktisi humas didorong untuk aktif menggali cerita-cerita inspiratif serta rekam jejak tokoh-tokoh lokal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia.
Pengangkatan kisah tokoh daerah ini dinilai efektif menjadi sumber inspirasi bersama untuk memperkokoh identitas nasional. Latar belakang sejarah dan aksi nyata para figur lokal dapat menjadi perekat yang menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah keberagaman warga.
Penyusunan narasi kebangsaan tidak boleh berhenti pada retorika manis di atas kertas semata. Setiap konten dan penyampaian pesan harus mampu menjadi pemantik semangat yang secara terus-menerus menginspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa.
"Itulah narasi kebangsaan yang kita hidupkan. Bukan hanya retorika semata, tapi inspirasi yang tidak pernah henti," tutur Bima.

