Usai Dilantik, Kepala BPGMN Fokus Tekan Karhutla dan Pulihkan Ekosistem Gambut

SiarWarta.com, Jakarta — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional menyiapkan pemodelan berbasis sains untuk mencegah ancaman kebakaran gambut saat kemarau ekstrem melanda.

Pendekatan ilmiah ini dirancang agar mampu memetakan potensi risiko serta memantau tingkat kekeringan lahan di berbagai daerah. Penggunaan teknologi menjadi instrumen krusial dalam memperkirakan titik rawan sebelum api membakar lahan gambut.

Strategi penanganan karhutla ini bertumpu pada pelibatan tim ahli dari beragam disiplin ilmu. BPGMN menggalang kepakaran di bidang hidrologi, pemulihan vegetasi gambut, hingga spesialis bidang sosial ekonomi. Tim khusus yang membidangi ekosistem mangrove turut dilibatkan untuk memperkuat efektivitas kerja lapangan.

Integrasi berbagai keahlian ilmiah tersebut bertujuan menghentikan siklus kebakaran berulang yang kerap memicu bencana kabut asap. Pemerintah menargetkan penurunan luas area terbakar secara bertahap melalui tata kelola lingkungan yang lebih terukur.

Fokus operasional lembaga baru ini dijabarkan langsung oleh Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko.

Seusai menjalani prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026, Satyawan menegaskan bahwa mandat utama organisasinya adalah mengendalikan risiko karhutla agar dampak buruk terhadap kesehatan dan aktivitas warga bisa diminimalkan.

Satyawan menyampaikan poin arahan Presiden Prabowo yang mendasari pembentukan dan kerja BPGMN di lapangan. "Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," kata Satyawan.

Pelaksanaan mandat tersebut mencakup wilayah kerja yang sangat luas di seluruh Indonesia.

BPGMN menjadwalkan pemetaan menyeluruh terhadap sekitar 500 lebih Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pemetaan ini menjadi pijakan dasar dalam menentukan prioritas intervensi pemulihan ekosistem.

Target pemulihan diarahkan pada pembenahan fungsi kawasan yang sudah mengalami deforestasi maupun kerusakan fisik akibat kebakaran masa lalu.

"Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti," tutur Satyawan.

Dari sudut pandang teknis pencegahan, pemantauan kondisi fisik lahan menjadi kunci utama pergerakan tim di lapangan. Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menggarisbawahi pentingnya deteksi dini yang diikuti analisis korelasi serta pembuatan proyeksi risiko secara presisi.

Sriyanto menjelaskan keberadaan indikator terukur yang wajib diawasi secara berkala, yakni tingkat kedalaman air di bawah permukaan tanah.

Penurunan tinggi muka air gambut hingga melewati batas kritis menjadi alarm bahaya yang menuntut tindakan penyelamatan seketika.

"Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat," ujar Sriyanto.

Penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sinergi erat lintas instansi pemerintah. BPGMN memposisikan diri sebagai salah satu bagian dari jejaring entitas negara yang saling bertukar data dan berbagi peran demi memadamkan potensi api sejak dini.