 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menemukan dugaan pemotongan upah buruh sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per hari saat sidak proyek Underpass Cimahi bernilai Rp126 miliar. | (Dokumentasi Humas Jabar) |
Executive Summary ▼
- Temuan pemotongan hak buruh terungkap langsung saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sidak pembangunan Underpass Cimahi di perlintasan rel kereta api Jalan Gatot Subroto.
- Besaran pemotongan gaji harian tukang hingga mandor di lapangan mencapai Rp10.000 sampai Rp20.000 per orang dari standar kesepakatan kontrak kerja awal.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak kepala proyek menjamin kepemilikan asuransi ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja infrastruktur beranggaran APBD murni 2026 sebesar Rp126 miliar tersebut.
SiarWarta.com, Cimahi — Dugaan pemotongan upah harian buruh terkuak saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sidak pembangunan Underpass Cimahi di area perlintasan sebidang rel kereta api Jalan Gatot Subroto, Senin (12/10/2026).
Kepala daerah yang akrab disapa KDM ini mendapati besaran honor yang diterima para pekerja lapangan terpotong antara Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang setiap harinya dari angka yang tertuang di dokumen kerja.
Penyimpangan nilai bayaran ini terungkap sewaktu Dedi Mulyadi mendatangi langsung para buruh konstruksi di lokasi pengerjaan fisik.
Para pekerja sempat ragu dan enggan membeberkan nominal uang harian yang mereka terima. Setelah didesak untuk jujur, para buruh akhirnya mengoperasikan rincian pendapatan asli mereka yang ternyata berkurang dibanding angka standar proyek.
Berdasarkan kesepakatan awal kerja, pendapatan harian seorang mandor ditetapkan senilai Rp130.000. Untuk kategori tukang, imbalan yang dijanjikan bernilai Rp140.000 per hari, sedangkan pembantu tukang atau laden dijadwalkan mengantongi Rp120.000 per hari.
Spesialis bagian las baja memegang tarif standar harian tertinggi, yakni rata-rata Rp150.000. Realisasi penerimaan riil para pekerja di lapangan justru berada di bawah perhitungan standar tersebut.
Penampakan ketidaksesuaian nominal upah ini direspons keras oleh Dedi Mulyadi di depan pimpinan pelaksana lapangan.
Kepala daerah menegaskan bahwa pengelola proyek tidak dibenarkan memangkas hak finansial pekerja lapangan dengan alasan apa pun. Setiap pekerja wajib memperoleh nominal utuh sesuai kesepakatan tertulis.
“Upah itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai kontrak kerja, kalau Rp140.000 ya Rp140.000, jangan kurang,” ujar Dedi Mulyadi.
Bukan cuma persoalan pemangkasan honor harian, kelengkapan jaminan keselamatan kerja buruh ikut menjadi fokus pemeriksaan di lokasi perlintasan rel kereta api tersebut.
Dedi Mulyadi mencecar kepala proyek dari pihak Pemprov Jabar untuk memastikan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam konstruksi telah terdaftar pada program perlindungan ketenagakerjaan resmi.
Sesi tanya jawab awal antara KDM dan beberapa tenaga lapangan sempat memunculkan indikasi bahwa para buruh belum dilindungi fasilitas jaminan sosial.
Pekerja mengaku belum memegang jaminan perlindungan kerja selama menangani proyek fisik jalan bawah tanah tersebut.
Dikonfirmasi terpisah pada momen inspeksi yang sama, pimpinan proyek mengklarifikasi bahwa prosedur pendaftaran perlindungan kerja sedang berjalan.
Pengelola proyek mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik seluruh pekerja sejak awal pengoperasian proyek untuk memproses administrasi kepesertaan asuransi ketenagakerjaan.
“Ini harus diasuransikan ketenagakerjaan, tidak boleh tidak,” tegas Dedi Mulyadi saat memberi instruksi langsung kepada pimpinan proyek Pemprov Jabar.
Agenda inspeksi mendadak ini dihadiri pula oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana beserta jajaran pejabat Kodim Cimahi. Di lokasi pengerjaan fisik, Dedi Mulyadi membuka opsi penyertaan pendanaan bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk ikut menyuntikkan dana ke proyek infrastruktur tersebut dari alokasi APBD kota.
Nilai penyertaan modal yang ditawarkan Pemprov Jabar kepada pihak pemerintah kota mencapai belasan miliar rupiah. Tawaran disampaikan secara lisan di tengah pengawasan area perlintasan rel Jalan Gatot Subroto.
“Mangga tah Pak Wali, bilih bade nambihan, 12 miliar,” kata Dedi Mulyadi kepada Ngatiyana, yang berarti “Silakan itu Pak Wali, kalau ingin menambah, 12 miliar.”
Wali Kota Cimahi Ngatiyana merespons tawaran tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti pembahasan dana.
Pemkot Cimahi menjadwalkan koordinasi teknis bersama jajaran Pemprov Jabar guna mengkaji porsi pendanaan Underpass Gatot Subroto Kota Cimahi.
Pembangunan proyek jalan bawah tanah Gatot Subroto Kota Cimahi sendiri menyedot pembiayaan total senilai Rp126 miliar. Seluruh plafon dana infrastruktur ini bersumber murni dari APBD Jawa Barat tahun anggaran 2026.