 |
| Wali Kota Dedie A Rachim saat membuka Muscab X Gapensi di Kota Bogor | Foto: (Sumber Istimewa) |
Executive Summary ▼
- Pemkot Bogor Terapkan Creative Financing berupa skema pembiayaan non-APBD untuk mengatasi dampak pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp300 miliar.
- Penggunaan dana CSR, investasi swasta, pinjaman daerah PT SMI, hingga insentif Kemendagri menjadi tulang punggung pengerjaan berbagai proyek strategis.
- Sistem pengadaan barang dan jasa internal Pemkot Bogor terus diperbaiki guna menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum bagi ASN dan kontraktor.
SiarWarta.com, Kota Bogor — Pemkot Bogor Terapkan Creative Financing sebagai langkah penyeimbang setelah alokasi dana transfer daerah dari pemerintah pusat menyusut sekitar Rp300 miliar.
Kebijakan pembiayaan non-APBD ini diambil demi mempertahankan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga agar roda perekonomian wilayah tetap bergerak di tengah efisiensi anggaran daerah.
Skema alternatif yang didorong oleh Pemerintah Kota Bogor meliputi kemitraan langsung dengan sektor swasta, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), hingga pengajuan dana insentif pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) X BPC Gapensi Kota Bogor di IPB International Convention Center (ICC), Kamis (15/10/2026). Forum tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinergi Badan Usaha Konstruksi dan Pemerintah Kota Bogor dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”.
Dedie A. Rachim menegaskan bahwa pengurangan anggaran transfer sebesar Rp300 miliar menjadi tantangan utama yang harus segera dicari jalan keluarnya.
Ketiadaan dana pemicu dari APBD berpotensi memperlambat perekonomian lokal jika Pemkot Bogor tidak menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui saluran pembiayaan kreatif.
Pendekatan creative financing ini diimplementasikan secara konkret pada sejumlah pengerjaan proyek fisik yang tersebar di wilayah Kota Bogor.
Salah satunya adalah pengerjaan penataan infrastruktur jalan akses Overarm Ciawi 2 yang menjadi sambungan Keluar Tol Bocimi di Ciawi.
Pembangunan fasilitas jalan ini sepenuhnya menggunakan sokongan dana CSR dari Sinarmas Group dengan total nilai mendekati Rp120 miliar tanpa menguras APBD Kota Bogor.
Proyek strategis lainnya yang mengandalkan investasi swasta murni yaitu pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pemkot Bogor merencanakan dua unit pembangkit listrik berbasis sampah di dua lokasi berbeda, yakni Galuga dan Kayumanis. Masing-masing fasilitas didesain memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari.
Estimasi nilai investasi untuk tiap unit PSEL tersebut menyentuh angka sekitar Rp2 triliun. Dalam skema ini, peran anggaran daerah Kota Bogor dibatasi hanya untuk pengerjaan awal berupa pembebasan lahan (land clearing) serta penyediaan akses jalan menuju lokasi fasilitas.
Untuk penataan kawasan jalan dan transportasi publik, pengembang lokal turut dilibatkan secara langsung. Pembangunan bundaran kawasan pintu masuk area Bogor Selatan atau kawasan Summarecon menuju arah Kota Bogor dikerjakan seluruhnya menggunakan komitmen kontribusi dari pihak pengembang.
Di sektor perdagangan rakyat dan fasilitas publik, penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun mengombinasikan beberapa sumber pendanaan sekaligus.
Pemkot Bogor memadukan alokasi modal BUMD melalui Perumda, partisipasi modal pihak ketiga, dan kucuran dana insentif daerah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, pengerjaan proyek fisik jalan lingkar berupa kelanjutan Ring Road 3 (R3) disiapkan melalui rute pembiayaan pinjaman.
Pembangunan seksi jalur dari kawasan Ciliwung hingga Wangun berikut konstruksi jembatan pendukungnya dirancang memanfaatkan skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Di luar urusan pengumpulan dana pembangunan, pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bogor terus diperketat.
Langkah ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kerja bagi aparat aparatur sipil negara (ASN) maupun jajaran kontraktor pelaksana di lapangan.
Kode etik serta regulasi teknis diupayakan berjalan konsisten agar seluruh proses lelang dan pengerjaan tetap transparan, adil, dan terhindar dari pelanggaran hukum.
Pada gelaran Muscab X BPC Gapensi Kota Bogor tersebut, H. Irwan M. Nur resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bogor untuk masa bakti 2026–2031.
Irwan M. Nur menyoroti bahwa Muscab X ini berfungsi sebagai ajang evaluasi serta refleksi organisasi, bukan sekadar agenda pergantian pengurus lima tahunan semata. Kepengurusan baru diproyeksikan membawa asosiasi kontraktor ini bertransformasi mengikuti dinamika perubahan industri jasa konstruksi lokal.