Sahroni Dukung Usul Luhut Ubah Definisi Korupsi via Revisi UU Tipikor

SiarWarta.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan kesepakatannya atas usul Luhut ubah definisi korupsi agar kerugian negara tidak otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Regulasi hukum nasional dinilai perlu membedakan secara tegas antara risiko keputusan bisnis lembaga negara dan kejahatan penyelewengan yang dilakukan pejabat.

Sahroni menyarankan agar gagasan tersebut ditindaklanjuti secara resmi dengan melakukan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Langkah legislasi ini dipandang penting guna memberikan batasan hukum yang jelas dan kokoh bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan tugas penindakan.

Penilaian terhadap dugaan penyimpangan pidana harus berpatokan pada pembuktian niat jahat (mens rea). Sahroni memberikan gambaran ketika penyelewengan anggaran dilakukan oleh seorang kepala daerah yang seharusnya mengalokasikan sumber daya bagi kepentingan masyarakat setempat, namun justru mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan menyasar hak rakyat daerah tersebut memenuhi kriteria sebagai kejahatan korupsi.

Kajian mendalam dibutuhkan untuk memisahkan mana perbuatan yang murni merugikan masyarakat secara langsung dan mana dinamika yang masuk dalam ranah tata kelola keuangan negara.

Politikus yang menjabat Bendahara Umum DPP Partai NasDem tersebut menekankan pentingnya gagasan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini untuk ditelaah sampai tahap formalisasi hukum.

Usulan perubahan definisi ini disampaikan langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Presiden Prabowo menyetujui hasil kajian yang disusun oleh tim pakar dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai pembaruan konsep tindak pidana korupsi tersebut.

Rekomendasi perubahan acuan hukum berpatokan pada konvensi internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pemerintah Indonesia sejatinya telah meratifikasi dokumen konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sejak 20 tahun lalu.

Ketentuan dalam Bab UNCAC membatasi definisi korupsi pada tindakan penyuapan (bribery) dan tidak mengategorikan kerugian negara sebagai ranah tindak pidana.

Indonesia tercatat menjadi satu-satunya negara yang masih mengaitkan parameter kerugian keuangan negara secara langsung sebagai unsur tindak pidana korupsi.

Penerapan aturan kerugian negara yang berlaku saat ini dirasakan menghambat fleksibilitas operasional bisnis perusahaan pelat merah maupun badan pengelola investasi seperti Danantara.

Setiap langkah aksi korporasi dan transaksi bisnis selalu memiliki risiko kerugian keuangan, sehingga penetapan kriteria hukum yang presisi dinilai mendesak untuk iklim bisnis negara.