 |
| RUU Perampasan Aset diarahkan untuk memprioritaskan pengembalian harta hasil kejahatan keuangan kepada korban penipuan. | (dok. DPR) |
Intinya Apa Sih? ▼
- RUU Perampasan Aset diusulkan mengutamakan pengembalian harta pelaku kejahatan investasi bodong dan penipuan keuangan kepada korban.
- Habiburokhman menyoroti kasus Binomo, Quotex, DNA Pro, Net89, First Travel, dan Hannien Tour sebagai contoh sulitnya korban memperoleh kembali kerugian.
- Ketua Komisi III DPR RI mendorong penguatan Pasal 38 ayat (3) agar aset sitaan dapat dikembalikan kepada korban, dimusnahkan, atau dimasukkan ke kas negara.
SiarWarta.com — RUU Perampasan Aset diarahkan untuk membuka jalan pengembalian harta hasil kejahatan investasi bodong kepada masyarakat yang menjadi korban. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, penyitaan aset pelaku tidak semestinya berakhir dengan masuknya seluruh harta sitaan ke kas negara ketika uang tersebut berasal dari masyarakat yang tertipu.
Menurut Habiburokhman, penguatan aturan diperlukan agar pemulihan kerugian korban menjadi bagian utama dalam proses penegakan hukum, terutama untuk tindak pidana bermotif ekonomi yang menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.
Jenis perkara yang menjadi perhatian mencakup penipuan investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah.
Habiburokhman mengatakan, praktik penegakan hukum selama ini memperlihatkan sulitnya korban kejahatan keuangan memperoleh restitusi. Sistem peradilan pidana konvensional dinilai lebih menitikberatkan penghukuman terhadap pelaku daripada mengembalikan kerugian masyarakat.
"Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban," kata Habiburokhman di Jakarta, Jumat (30/10)
Persoalan muncul ketika pelaku bersedia menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun, tetapi aset yang diperoleh dari tindak pidana tetap dapat mereka amankan. Harta tersebut juga berpotensi disembunyikan melalui praktik pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Habiburokhman menyinggung sejumlah perkara yang memperlihatkan rumitnya pengembalian kerugian masyarakat. Kasus binary option Binomo yang melibatkan Indra Kenz dan Quotex dengan Doni Salmanan termasuk di antara perkara yang menjadi sorotan.
Persoalan serupa juga terlihat dalam kasus robot trading DNA Pro, Fahrenheit, dan Net89. Pada perkara-perkara tersebut, masyarakat mengalami kerugian akibat aktivitas investasi ilegal, sedangkan pengembalian uang melalui proses hukum tidak selalu berjalan mudah.
Kasus Binomo menjadi salah satu contoh yang disampaikan Habiburokhman. Pada tingkat pertama, aset sitaan sempat diputuskan untuk dirampas negara. Kondisi itu membuat para korban harus membentuk paguyuban dan menempuh proses hukum berlapis untuk memperjuangkan pengembalian uang mereka.
Menurut dia, persoalan tersebut memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme pemulihan aset. Uang yang berasal dari masyarakat korban penipuan dapat berakhir menjadi aset negara, meskipun sumber kerugiannya bukan berasal dari keuangan negara.
Persoalan pengembalian aset juga menjadi perhatian dalam kasus penipuan biro perjalanan umrah. Habiburokhman menyebut First Travel dan Hannien Tour sebagai contoh perkara yang menyebabkan banyak jemaah kehilangan uang setelah bertahun-tahun menabung untuk berangkat ke Tanah Suci.
Nasib para korban menjadi rumit ketika aset pelaku telah habis atau disita negara tanpa mekanisme pengembalian yang jelas kepada jemaah.
Kondisi tersebut, menurut Habiburokhman, memperlihatkan bahwa penghukuman terhadap pelaku belum otomatis menyelesaikan kerugian yang dialami masyarakat. Korban tetap membutuhkan kepastian mengenai nasib uang yang mereka serahkan kepada penyelenggara perjalanan umrah.
Dia menilai pengaturan mengenai tujuan akhir aset sitaan perlu diperjelas agar pengembalian kepada pihak yang berhak memiliki dasar hukum yang kuat.
Habiburokhman mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) dalam RUU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut perlu mengatur tiga kemungkinan terhadap aset yang dirampas, yakni dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.
Menurut dia, rumusan tersebut penting agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas ketika menentukan nasib aset hasil tindak pidana.
Pengembalian kepada korban perlu menjadi prioritas apabila kejahatan bermotif ekonomi dilakukan secara sistematis dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
"Ukuran utamanya sangat jelas; selama tindak pidana tersebut bermotif ekonomi dan dilakukan secara sistematis hingga merugikan masyarakat banyak, maka setiap rupiah aset yang berhasil dilacak wajib diprioritaskan untuk menambal kerugian para korban," katanya.
RUU Perampasan Aset juga memuat mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem. Melalui pendekatan tersebut, negara dapat memproses aset yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus selalu menunggu perkara pidana terhadap pelaku selesai.
Habiburokhman menilai mekanisme ini dapat menjadi jalan untuk mempercepat pemulihan kerugian masyarakat. Proses pidana terhadap pelaku kerap membutuhkan waktu bertahun-tahun, sedangkan korban masih menunggu kepastian atas harta yang telah disita.
Dia menegaskan bahwa fungsi hukum tidak cukup berhenti pada pemberian hukuman penjara maupun penyetoran aset ke kas negara. Pengembalian hak ekonomi masyarakat yang dirugikan juga harus menjadi bagian dari tujuan penegakan hukum.
"Hukum tidak boleh hanya tajam dalam menghukum badan pelaku dan sigap mengisi pundi-pundi kas negara, tetapi harus hadir memulihkan hak ekonomi masyarakat yang telah dirampas secara keji," kata Habiburokhman.