 |
| Rudi Susmanto melantik 67 ASN hasil seleksi terbuka. Ia menegaskan pengisian jabatan murni berdasar kompetensi, 98 persen pejabatnya tak ia kenal pribadi. | Dok, Diskominfo Kab. Bogor |
Executive Summary ▼
- Rotasi ASN Bogor menempatkan 67 pejabat eselon II hingga IV melalui mekanisme seleksi terbuka yang melibatkan akademisi perguruan tinggi dan praktisi.
- Pengangkatan pejabat tetap mengikuti regulasi, termasuk persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pelantikan dilakukan.
- Seleksi terbuka membuka peluang pejabat lompat jabatan — dua ASN peserta seleksi kepala seksi justru dinilai layak duduk di jabatan kepala bidang.
SiarWarta.com, Cibinong-Kab. Bogor — Proses rotasi ASN Bogor mengantar 67 pejabat ke jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (1/10/2026). Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan seluruh penempatan itu lahir dari mekanisme seleksi terbuka — bukan dari kedekatan personal dengan dirinya.
Dari jumlah itu, sekitar 98 persen ASN yang dilantik sama sekali tidak dikenal Rudy secara pribadi. Mereka lolos bukan karena relasi, melainkan berkat hasil penilaian kompetensi yang dikompilasi dari seluruh tahapan seleksi.
Tiga jabatan eselon II hingga kini belum terisi. Salah satunya kursi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor. Alasannya sederhana: sejumlah pejabat memasuki masa pensiun tepat ketika pengisian jabatan berjalan, sehingga sekretaris dinas dan sekretaris camat lain juga masih menunggu proses.
"Kenapa belum terisi? Karena beberapa pegawainya pensiun pada saat kita mengisi yang baru, jadi nanti mekanismenya sama melalui seleksi terbuka untuk yang masih kosong agar siapapun punya kesempatan tampil menunjukkan ide dan gagasannya," kata Rudy, Kamis (1/10/2026).
Posisi camat di wilayah Kabupaten Bogor disebut telah penuh. Lima pejabat eselon II sudah dilantik, dan tiga sisanya masih berada di tahapan asesmen atau seleksi terbuka yang berjalan terpisah.
Mekanisme penilaian menyerap masukan lintas pihak: pemerintah daerah, BKPSDM Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, akademisi perguruan tinggi, hingga praktisi. Wawancara menjadi salah satu instrumen penilaian sebelum hasil akhir dikompilasi.
Hasilnya mengejutkan pada sejumlah kasus. Dua ASN yang mendaftar seleksi untuk posisi kepala seksi atau kepala subbagian justru dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan kepala bidang satu tingkat di atas posisi yang mereka ikuti.
"Seluruh aparatur sipil negara, baik yang berada di perangkat daerah, tingkat kecamatan, maupun kelurahan, memiliki kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasannya," ujarnya.
67 pejabat yang dirotasi dan dimutasi Kamis itu, mulai dari Kepala Dinas hingga Camat telah diseleksi oleh tim akademisi dari sejumlah universitas sejak beberapa waktu lalu. Rudy menekankan, rotasi dan mutasi ini dibangun untuk menaikkan efektivitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan tidak terjadi begitu saja. Persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara menjadi syarat mutlak sebelum nama-nama ASN itu resmi diangkat, disusul koordinasi dan persetujuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk jabatan pimpinan tinggi.
"Setelah menentukan hasil seleksi, tentunya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tetap kami tempuh. Salah satunya adalah meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah persetujuan dari BKN terbit, barulah kami melaksanakan pelantikan," ujarnya.