 |
| Pemerintah Kabupaten Bandung memeriksa 1.060 ASN yang terdeteksi bertransaksi judi online hingga Rp4,4 miliar berdasarkan temuan laporan PPATK. | Foto: Bupati Bandung Dadang Supriatna |
Executive Summary ▼
- Laporan PPATK mendeteksi 1.060 ASN Kabupaten Bandung judi online sepanjang tahun 2024 dengan total nilai transaksi mendekati Rp4,4 miliar.
- Satu orang pegawai tercatat melakukan transaksi perjudian daring hingga mencapai nilai nominal Rp500 juta.
- Pemkab Bandung menyiapkan sanksi disiplin lewat BKPSDM serta menggelar FGD pembinaan integritas bersama Inspektorat daerah.
SiarWarta.com, Bandung — Sebanyak 1.060 ASN Kabupaten Bandung judi online terdeteksi bertransaksi dengan total nilai mendekati Rp4,4 miliar sepanjang tahun 2024. Data aliran dana tersebut dilaporkan langsung oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memproses temuan ini.
Pemeriksaan akan dilakukan untuk menguji bukti sebelum sanksi resmi dijatuhkan kepada para pegawai yang terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan.
Catatan finansial dari lembaga analisis menunjukkan akumulasi angka perputaran uang di kalangan aparatur sipil tersebut cukup signifikan.
Nilai transaksi tiap pegawai bervariasi, bahkan terdapat satu individu ASN yang membukukan angka taruhan hingga sekitar Rp500 juta.
Dadang Supriatna menegaskan dampak destruktif perjudian telah merusak kondisi finansial hingga kehidupan pribadi pegawai. Beberapa kejadian mencatat korban harus kehilangan aset seperti rumah akibat terjerat kecanduan taruhan daring tersebut.
Langkah pencegahan dilakukan melalui forum diskusi terarah (FGD) bertema peningkatan integritas yang digagas Inspektorat Kabupaten Bandung.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan menjelaskan forum yang diikuti 100 peserta dari unsur ASN, BUMD, hingga perangkat desa ini bertujuan memperkuat kode etik kerja.
Pemerintah daerah menandatangani deklarasi penolakan segala bentuk perjudian, baik sistem daring maupun konvensional.
Inspektorat ditugaskan melanjutkan pengawasan berkala di seluruh tingkatan jajaran pemerintahan daerah guna menghentikan potensi pelanggaran disiplin.