Rekam Jejak Karier Widodo AS dari Komandan Kapal Perang Hingga Menko Polhukam yang Meninggal Dunia Usia 82 Tahun

SiarWarta.com — Laksamana TNI (Purn) Widodo AS resmi menutup perjalanan hidupnya pada Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 21.30 WIB di kediamannya di Jakarta pada usia 82 tahun. Tokoh militer kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944 tersebut meninggalkan rekam jejak kepemimpinan panjang, mulai dari perwira laut hingga menjabat posisi strategis di tingkat nasional.

Tonggak Sejarah Panglima TNI Matra Laut

Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk mantan Wakil Panglima TNI ini sebagai Panglima TNI pada 26 Oktober 1999. Penunjukan tersebut mengukir sejarah sebagai perwira dari matra Angkatan Laut pertama yang menduduki posisi puncak komando militer Indonesia.

Putra dari pasangan guru Adi Sutjipto dan Siti Fatonah ini memimpin institusi TNI melewati masa transisi politik pasca-reformasi hingga Juni 2002, sebelum tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Jenderal TNI Endriartono Sutarto.

Penugasan Kapal Perang dan Komando Armada

Karier militernya dirintis sejak lulus dari Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1968 dengan penugasan awal sebagai perwira senjata di KRI Irian. Pengalaman lapangannya terus menguat saat dipercaya memimpin sejumlah kapal perang, meliputi Komandan KRI Monginsidi pada 1986, Komandan KRI Ki Hajar Dewantara pada 1988, dan Komandan KRI Abdu Halim Perdanakusuma pada 1989.

Kepemimpinan di laut mengantarkannya ke jabatan strategis militer. Ia menjabat Kepala Staf Armada RI Kawasan Barat pada 1994–1995, lalu diangkat sebagai Panglima Armada RI Kawasan Barat. Pada 1998, era pemerintahan Presiden BJ Habibie mempercayakannya menduduki posisi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

Kiprah Eksekutif dan Pertimbangan Presiden

Usai mengakhiri masa tugas di militer, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada 21 Oktober 2004 hingga Oktober 2009.

Di jajaran pemerintahan, ia juga sempat menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri ad interim pada 2 April hingga 29 Agustus 2007, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ad interim pada 1–20 Oktober 2009. Pengabdian publiknya kemudian berlanjut ketika dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada periode 2010–2014.