 |
| Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen menghormati putusan MK yang menolak gugatan keabsahan penyetaraan ijazah cawapres Gibran Rakabuming Raka. | Foto: (Dok. DPR RI) |
Executive Summary ▼
- Gugatan Ijazah Gibran Ditolak, DPR Hormati Putusan MK atas perkara sengketa syarat pencalonan wakil presiden.
- Mahkamah Konstitusi menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan perkara tersebut tidak tepat dimasukkan rezim sengketa pilpres.
- Pertimbangan substansi keterpenuhan syarat calon diserahkan kepada lembaga berwenang sesuai amanat UUD NRI 1945.
SiarWarta.com, Jakarta — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi sikap parlemen yang menghormati langkah hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus gugatan keabsahan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (7/10/2026).
Dasco menegaskan seluruh pihak patut tunduk pada hasil persidangan usai amar amar putusan dibacakan secara terbuka.
"Sudah jelas putusan yang diambil. Kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, kita hormati putusan MK tersebut," ujar Dasco.
Meski menyatakan penghormatan atas putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026) malam, Dasco mengaku belum menelaah lebih rinci berkas pertimbangan amar tersebut. Hal itu membuatnya belum memberikan penjelasan detail mengenai sikap teknis parlemen.
"Saya belum pelajari secara lebih lanjut putusannya. Saya hanya mendengar putusan yang kemudian sudah diputuskan MK. Lain-lain saya belum pelajari," katanya.
Mahkamah Konstitusi mengetok palu menolak berkas perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh gabungan pemohon yang terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang diwakili enam orang, serta tiga warga negara perorangan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai para pemohon tidak mengantongi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan presiden. Aturan hukum yang berlaku membatasi subjek pendaftar sengketa.
Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, Pihak yang memiliki wewenang legal menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pilpres hanyalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Majelis hakim tetap memberikan pertimbangan atas dalil permohonan karena mendapati situasi khusus terkait syarat cawapres.
Isu keterpenuhan syarat penyetaraan ijazah tersebut dicatat tidak pernah dipersoalkan oleh para pemohon saat sengketa perselisihan hasil pilpres bergulir pada 2024 lalu.
Hasil penelaahan bukti sidang menunjukkan Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran mengantongi ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA atau sederajat.
Walau mendapati fakta tersebut, Mahkamah menegaskan tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Penolakan diskualifikasi didasari status ketaatan tata negara, di mana Gibran telah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sejak Oktober 2024.
Posisi hukum ini membuat materi gugatan tidak lagi cocok ditempatkan dalam kerangka rezim sengketa pilpres.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan batasan wewenang lembaga peradilan konstitusi dalam pembacaan pertimbangan hukumnya.
Penilaian akhir mengenai keabsahan berkas persyarat dikembalikan pada instansi penyelenggara yang diatur konstitusi.
"Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945," tutur Adies Kadir.