Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Tambang Tak Aktif Lebih dari 2 Tahun

SiarWarta.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia: izin usaha pertambangan atau IUP yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari 2 tahun wajib dicabut.

Perintah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegas Prabowo di hadapan peserta rakornas.

Tujuan penertiban ini jelas: konsesi yang dibiarkan menganggur harus dibuka kembali agar potensi kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menilai pemerintah harus jauh lebih selektif dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Menurut Presiden, setiap perusahaan yang memperoleh konsesi wajib memiliki kemampuan teknis dan komitmen menjalankan kegiatan usaha. Menguasai wilayah tambang saja tidak cukup.

Ia mengungkap kenyataan di lapangan: masih ada konsesi pertambangan yang telah diberikan puluhan tahun tetapi tidak kunjung dimanfaatkan.

Prabowo menduga sebagian pengusaha mengajukan izin bukan untuk mengembangkan kegiatan tambang, melainkan untuk kepentingan spekulasi. Praktik semacam itu merugikan negara karena sumber daya alam yang semestinya memberi manfaat ekonomi justru tidak dikelola secara produktif.

Mengutip laporan Berita Satu, “Mungkin dahulu pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia bukan dia nggak ngerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa,” ujar Prabowo.

Penegasan serupa disampaikan Presiden soal perlunya evaluasi berkelanjutan atas pengelolaan konsesi. Perusahaan yang tidak mampu menjalankan kewajibannya tidak boleh terus menguasai wilayah kerja tanpa kegiatan nyata.

Persoalan lain yang diangkat Prabowo adalah pengembangan proyek gas Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek energi strategis di kawasan Indonesia timur ini sempat tertunda panjang, sekitar 28 tahun sejak kontrak awal ditandatangani.

Prabowo mengaku harus turun tangan membicarakan kelanjutan pengembangan Blok Masela dengan pihak Jepang, termasuk perusahaan energi Inpex. Dalam pembicaraan itu, ia mempertanyakan langsung keseriusan perusahaan melanjutkan proyek yang ia nilai penting bagi perekonomian Indonesia.

“Saya tanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut, karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah.’ Insyaallah, mereka kemarin, mereka hadir dan mereka janji dalam 6 bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas,” kata Prabowo.

Pemerintah tidak ingin potensi sumber daya alam terus tertahan akibat keterlambatan pengembangan proyek. Proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Abadi Masela kini memasuki tahap konstruksi fisik setelah Presiden Prabowo melakukan peletakan batu pertama pada 16 Juli 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 390 triliun. Lapangan Abadi di Blok Masela disebut memiliki cadangan gas terbukti sekitar 18,5 triliun kaki kubik (TCF).

Pengembangannya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Prabowo menegaskan evaluasi pengelolaan konsesi akan terus berjalan. Sumber daya alam tidak boleh berhenti sebagai potensi tersimpan, harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.