 |
| Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. | Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr |
Executive Summary ▼
- Rakornas TPAKD 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026, dibuka Presiden Prabowo Subianto dengan capaian kelembagaan: 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah aktif di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
- Tingkat literasi keuangan masyarakat 2026 mencapai 69 persen dan inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen, terlebih cepat dari target RPJMN 93 persen pada 2029.
- Presiden Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD pada akhir 2024 dan menyerahkan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta para pihak pembangun kelembagaan.
SiarWarta.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau Rakornas TPAKD di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan dalam satu forum untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.
Presiden turut didampingi jajaran pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia yang hadir langsung di lokasi acara.
Dalam laporannya di hadapan Presiden, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita.
Dukungan itu tertuju pada tiga pilar utama: pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Friderica menyebut kelembagaan TPAKD kini telah menjangkau seluruh wilayah administratif Indonesia. “Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujarnya. Perkembangan jumlah dan kinerja tim tersebut terus dipantau setiap tahun oleh OJK.
Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota ini rampung pada akhir 2024. Presiden Prabowo menilai proses itu sebagai pencapaian kelembagaan yang layak mendapat apresiasi. “Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” kata Prabowo.
Capaian kelembagaan berbanding lurus dengan perbaikan angka masyarakat yang melek dan terhubung ke layanan keuangan.
OJK menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Hasil pemantauan tahunan menjadi rujukan utama dalam menilai kemajuan program.
Berdasarkan laporan yang diserahkan Friderica kepada Presiden, tingkat literasi keuangan masyarakat pada 2026 telah mencapai 69 persen.
Angka ini berjalan seiring tingkat inklusi keuangan Indonesia yang melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut diketahui telah menembus target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen yang sebelumnya ditetapkan untuk tercapai pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” tutur Friderica dalam laporannya.
Presiden Prabowo mengarahkan penghargaan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD dari nol hingga menjangkau semua daerah. “Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ucapnya.
Kehadiran perwakilan penerima manfaat di forum Rakornas turut menjadi sorotan Presiden. Mereka berasal dari beragam kelompok masyarakat dan menggambarkan jangkauan akses keuangan yang kini menyentuh berbagai sektor pekerjaan serta kegiatan masyarakat.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Forum rakornas tahun ini menjadi ajang pemerintah pusat dan daerah menyamakan langkah memperluas pemerataan akses keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia.