 |
| Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Barang Bukti narkoba, obat keras, miras ilegal, dan 5.255 knalpot brong di halaman Kantor Pemkot Cimahi bersama Forkopimda. | Dok, Pemkot Cimahi |
Executive Summary ▼
- Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Barang Bukti narkotika, obat keras terbatas, minuman keras ilegal, serta knalpot bising di halaman Pemkot Cimahi.
- Pemusnahan dilakukan dengan metode pembakaran, penghancuran menggunakan alat berat, hingga pemotongan memakai mesin gerinda.
- Pemerintah daerah bersama kepolisian memulai operasi penertiban knalpot brong dari internal instansi Forkopimda sebelum menyasar masyarakat umum.
SiarWarta.com, Cimahi — Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Barang Bukti narkoba, obat-obatan keras, minuman keras ilegal, hingga ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis di halaman Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (2/10/2026) siang.
Penindakan hukum ini menyasar wilayah hukum Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai penegakan ketertiban umum.
Rincian barang sitaan yang dihancurkan terdiri dari 133.876 gram tembakau sintetis, 17.135 butir obat keras terbatas dari pelbagai merek, 11.612 botol minuman keras pabrikan tanpa izin, serta 5.255 buah knalpot brong. Seluruh material berbahaya dan peranti tidak standar tersebut dihancurkan memakai tiga metode fisik berbeda.
Petugas membakar tumpukan barang bukti narkotika, menggilas belasan ribu botol miras menggunakan roda kendaraan alat berat, serta memotong ribuan knalpot brong menggunakan mesin gerinda.
Kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Kapolres Cimahi dengan pendampingan langsung pejabat jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
Instansi yang hadir meliputi personel TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat, hingga tokoh masyarakat.
Kapolres Cimahi menegaskan pemusnahan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk keterbukaan informasi penanganan perkara kepada publik.
"Kegiatan tersebut menjadi bukti serius Polres Cimahi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas peredaran narkoba dan minuman keras ilegal serta menertibkan penggunaan knalpot yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat," ujar Kapolres Cimahi.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat bersepakat menghentikan ruang gerak peredaran bahan kimia terlarang dan minuman keras di wilayahnya. Keberadaan barang haram tersebut dinilai merusak kondisi mental generasi muda secara berkelanjutan.
"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa pemerintah tidak akan jera memusnahkan dari obat terlarang serta minum-minuman keras yang dapat merusak mental generasi muda di masa depannya," kata Ngatiyana.
Ngatiyana menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa hukum dan tindak kejahatan lalu lintas tidak bisa dibebankan kepada pihak kepolisian semata.
Penanganan masalah peredaran gelap narkotika maupun knalpot bising membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara menyeluruh.
"Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, pengadilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan pendidikan, keluarga dan seluruh lapisan masyarakat," tutur Ngatiyana.
Warga yang mengetahui informasi mengenai gudang, transaksi, atau peredaran narkoba, obat terlarang, hingga miras ilegal diimbau tidak segan melapor ke aparat penegak hukum. Seluruh aduan warga dijamin kerahasiaannya dan diproses sesuai prosedur teknis hukum yang berlaku.
Penertiban penggunaan knalpot bising atau knalpot brong akan diberlakukan terlebih dahulu di internal aparatur negara sebelum penindakan luas ke badan jalan raya.
Pemkot Cimahi, Polres Cimahi, hingga instansi TNI menyepakati razia kendaraan di area parkir kantor masing-masing.
Pengawasan ketat ini menyasar kendaraan milik pegawai Pemkot, anggota Polres, prajurit TNI, pegawai Kejaksaan, hingga anggota DPRD.
Petugas akan mencopot dan menyita langsung knalpot brong yang ditemukan terpasang pada kendaraan operasional maupun pribadi milik petugas.
"Kita intervensi ke dalam dulu, baik itu Polres, TNI maupun Pemkot termasuk Kejaksaan, DPRD, semuanya tidak memberikan contoh yang kurang baik, salah satunya knalpot brong. Kita operasi di kantor, yang menggunakan knalpot brong jelas kita ambil," ujar Ngatiyana.