 |
| PKS memberikan catatan khusus terkait kasus keracunan MBG, korupsi pengadaan, dan kebakaran hutan jelang dua tahun Prabowo-Gibran. |
SiarWarta.com — Kasus keracunan MBG yang dipicu oleh kelalaian pelaksana di lapangan menjadi catatan evaluasi serius dari Partai Keadilan Sejahtera menjelang momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (20/10/2026).
Mengutip laporan CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, memaparkan pandangan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Senin (19/10/2026).
Meskipun menempatkan posisi partai sebagai mitra koalisi yang mengakui keberadaan berbagai capaian pemerintah di masa awal kepemimpinan, ia menegaskan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah mendesak yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Pelaksanaan Program Asta Cita Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menyimpan niat awal yang sangat baik untuk memenuhi kecukupan gizi peserta didik di lembaga pendidikan. Namun, implementasinya dinilai tercoreng oleh insiden medis di lapangan yang berdampak langsung pada anak-anak sekolah.
Kholid menuntut agar pemerintah menargetkan nihil kasus keracunan makanan pada masa-masa mendatang. Pengetatan pengawasan terhadap para pelaksana teknis di lapangan dipandang sebagai jalan utama agar tujuan pemenuhan gizi anak tidak berbalik menjadi ancaman kesehatan.
Persoalan lain yang diangkat menyasar ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai masih rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Penyimpangan dalam rantai pengadaan ini dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan mengurangi ketepatan sasaran penerima manfaat program pemerintah.
PKS mendorong perbaikan menyeluruh pada aspek governance atau tata kelola program Asta Cita. Langkah pembenahan sistem penyerapan anggaran dan pengadaan barang dianggap mutlak dilakukan untuk menutup celah kebocoran dana negara sekaligus menjamin bahwa manfaat program benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Sektor pengelolaan lingkungan hidup turut menjadi perhatian khusus dalam deretan catatan evaluasi PKS. Kementerian Kehutanan diminta meningkatkan kejelian dalam mengelola kawasan hutan nasional demi mengantisipasi berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan.
Imbauan serupa ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperketat perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan. Kedua instansi pemerintah tersebut dituntut bekerja lebih cermat agar insiden kerusakan alam tidak kembali terjadi di wilayah Indonesia.