 |
| Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah susunan kabinet untuk ketujuh kalinya sekaligus melantik 26 anggota Wantimpres, termasuk Rocky Gerung. | Foto: Youtube Setpres |
Executive Summary ▼
- Perombakan Kabinet Prabowo kini mencatatkan frekuensi tujuh kali perombakan dalam dua tahun masa pemerintahan sejak Oktober 2024.
- Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai reshuffle berulang serta perangkulan berbagai tokoh politik mengindikasikan kendala rekrutmen dan keraguan pemerintah.
- Akademisi Rocky Gerung resmi dilantik sebagai salah satu dari 26 anggota Wantimpres dan mengklaim independensi serta pandangan kritisnya tidak bergeser.
SiarWarta.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar perombakan kabinet Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026. Aksi rekonfigurasi posisi ini menjadi perombakan ketujuh kalinya sejak ia resmi menjabat pada Oktober 2024.
Perubahan struktur pemerintahan kali ini merombak jajaran menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri, hingga posisi Kapolri.
Presiden juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara Jakarta, termasuk akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung.
Frekuensi bongkar pasang pejabat dalam kurun dua tahun pemerintahan ini mendapat catatan kritis dari Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.
Ia menilai angka tujuh kali perombakan melampaui catatan perombakan dua tahun pertama era kepemimpinan Joko Widodo.
"Reshuffle kemarin membuktikan pernyataan saya sebelumnya bahwa Rocky Gerung adalah antek-antek Prabowo. Kemudian, ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali. Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," kata Ubedilah dalam diskusi PWJ di Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Ubedilah memandang pola perangkulan berbagai figur ke dalam koalisi mencerminkan indikasi insecurity politik dan keraguan dalam melangkah.
Langkah tersebut dinilai berisiko memperlebar tingkat kecurigaan publik (public distrust) bila tidak diimbangi kerja nyata serta penanganan korupsi yang serius, bukan sekadar komoditas jargon.
"Saya sekali lagi mengatakan bahwa negara ini dijalankan bukan dengan cara yang jujur, dengan kerja-kerja ilmu pengetahuan yang tepat, dan mengutamakan kepentingan publik. Tapi jalannya kekuasaan justru dipandu oleh kepentingan yang sangat pragmatis. Itu yang kemudian membuat kepercayaan publik juga makin parah pada kekuasaan ini," ujarnya.
Usai dilantik di Istana Negara, Rocky Gerung menyatakan keputusannya masuk dalam struktur Wantimpres tidak mengendurkan pandangan kritisnya terhadap pemerintah. Ia menganggap pergeseran ini sebatas perpidahan posisi kerja dari luar ke dalam sistem.
"Ya kan cuma pindah. Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Justru lebih enak di dalam," tutur Rocky.
Tugas Wantimpres bakal berfokus pada fungsi pengawasan etis dan pemantauan keselarasan kebijakan terhadap janji kampanye Presiden, layaknya oversight committee pada perusahaan.
Evaluasi operasional teknis kementerian tetap diserahkan kepada ranah Inspektorat Jenderal di masing-masing instansi.
"Pesan khusus dari Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden," ungkap Rocky.