 |
| Penyerapan gabah dan beras Bulog menembus 4,11 juta ton per Oktober 2026. Pemerintah tegaskan pengawasan ketat tata niaga pangan. |
SiarWarta.com, Jakarta — Penyerapan gabah Bulog di tingkat domestik resmi menembus 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Realisasi ini setara 102,88 persen dari target penugasan pemerintah yang ditetapkan sebesar empat juta ton.
Capaian penyerapan tahun ini mencatatkan lonjakan signifikan dibanding realisasi 2025 yang berada di angka 3.191.969 ton. Angka pengadaan dalam negeri tersebut sekaligus melewati rekor pengadaan tahun 2012 yang tercatat sekitar 3,65 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa besarnya volume pengadaan ini membuktikan hasil panen petani di berbagai daerah berhasil diserap secara optimal oleh negara.
Keberhasilan penyerapan gabah Bulog secara langsung memperkuat posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Catatan resmi menunjukkan cadangan beras pemerintah berada di level 4,61 juta ton pada September 2026, setelah sebelumnya posisi stok Bulog berada di atas lima juta ton pada April dan Juni 2026.
Sebagai langkah penunjang keberlanjutan produksi nasional, pemerintah merancang alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun dalam RAPBN 2026 untuk mendukung ketahanan pangan. Dana ini direncanakan untuk membiayai program penugasan Bulog, penguatan lumbung pangan, hingga subsidi pupuk.
Upaya pendampingan petani juga diperkuat melalui perlindungan risiko iklim. Kementerian Pertanian menargetkan alokasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mencakup 100.000 hektare pada 2026. Lewat program ini, nilai premi Rp180.000 per hektare per musim tanam mendapat subsidi pemerintah sebesar 80 persen atau Rp144.000, sehingga beban petani hanya Rp36.000 per hektare.
Di sisi lain, impor beras umum untuk konsumsi resmi dihentikan sepenuhnya. Pemerintah membatasi pengadaan luar negeri hanya untuk kebutuhan khusus yang memiliki spesifikasi, perizinan, dan dasar hukum tersendiri.
Melimpahnya cadangan pangan nasional diimbangi langkah tegas dalam pengawasan tata niaga. Kementerian Pertanian menginstruksikan pengawasan ketat terhadap alur distribusi guna mencegah praktik penyalahgunaan harga di tingkat pasar.
Sepanjang periode 2024 hingga 2026, tercatat 260 laporan dugaan kasus penyelewengan tata niaga pangan telah dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Laporan tersebut mencakup indikasi beras oplosan dengan potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun, serta dugaan pupuk palsu dengan estimasi potensi kerugian petani sebesar Rp3,2 triliun.
Proses hukum terhadap seluruh laporan tersebut dijalankan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pembuktian penyidikan oleh aparat berwenang.
Langkah pengadaan internal dan penguatan cadangan turut menopang stabilitas harga di pasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada September 2026 berada di angka 0,30 persen, dengan beras memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen. Komoditas lain yang memberikan kontribusi mencakup cabai rawit (0,08 persen), cabai merah (0,06 persen), serta daging ayam ras (0,05 persen).
Untuk menjaga keterjangkauan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan terus dijalankan. Sasaran penyaluran beras SPHP ditargetkan mencapai sekitar 1,3 juta ton untuk 18,3 juta penerima manfaat.
Penguatan pasokan dalam negeri turut membuka kran ekspansi pasar internasional. Pada Agustus 2026, Indonesia mengekspor 1.000 ton beras ke Malaysia dan 2.280 ton ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan jemaah haji.
Kinerja perdagangan luar negeri sektor pertanian sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Nilai ekspor produk pertanian mencapai Rp756,59 triliun atau naik 28,26 persen (Rp166,71 triliun) dari tahun 2024. Pada periode yang sama, nilai impor produk pertanian turun 9,66 persen atau berkurang Rp41,68 triliun.