 |
| Penyaluran Pupuk Subsidi Lewat KDKMP resmi berjalan melalui integrasi jaringan PT Pupuk Indonesia di 10.070 titik lokasi untuk mempermudah akses petani. | Foto: Dok.ANTARA |
Executive Summary ▼
- Penyaluran Pupuk Subsidi Lewat KDKMP direalisasikan oleh PT Pupuk Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
- Petani yang terdaftar di sistem e-RDKK dapat langsung menebus pupuk sesuai HET pemerintah hanya dengan menunjukkan KTP melalui aplikasi i-Pubers.
- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa KDKMP diposisikan sebagai pusat pelayanan seluruh barang dan alat pertanian bersubsidi di tingkat desa.
SiarWarta.com — Penyaluran Pupuk Subsidi Lewat KDKMP resmi dijalankan oleh PT Pupuk Indonesia guna mendekatkan titik distribusi alokasi pupuk ke kawasan pertanian desa.
Kebijakan distribusi berbasis koperasi desa ini mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang integrasi jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke dalam sistem distribusi nasional.
Langkah penyesuaian lapangan ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, melalui rilis resmi, Jumat (16/10/2026).
Perusahaan menyiapkan seluruh skema pendukung yang mencakup jaminan ketersediaan stok di gudang, kesiapan sistem aplikasi penebusan, pemantauan pengiriman, hingga pemberian pendampingan teknis kepada para pengelola koperasi.
Pemerintah melakukan peninjauan terhadap kesiapan 10.070 unit KDKMP yang tersebar di sembilan provinsi.
Gerakan ini ditujukan untuk memacu percepatan operasionalisasi unit koperasi desa dalam melayani kebutuhan pokok petani.
“Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran penyalurannya guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional,” kata Rahmad Pribadi.
Mekanisme penebusan bagi kelompok tani penerima alokasi tidak mengalami perubahan prosedur dasar. Petani yang tercatat dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) cukup mendatangi gerai KDKMP setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Setiap riwayat transaksi penebusan langsung tercatat secara digital melalui sistem aplikasi i-Pubers.
Nilai jual pupuk subsidi di tingkat gerai KDKMP wajib tunduk pada ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dari aspek pengawasan lalu lintas barang, Command Center Pupuk Indonesia menjalankan pemantauan pergerakan truk dan alokasi pupuk secara real-time.
Pengawasan siber ini melacak perjalanan barang sejak keluar dari pabrik pengolahan hingga masuk ke gudang penyimpanan KDKMP.
Sistem pemantauan digital ini difungsikan agar perusahaan dapat merespons dinamika kelangkaan stok di tingkat desa secara cepat. Pola ini diterapkan demi memenuhi prinsip tujuh tepat (7T), yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, serta tepat sasaran penerima.
Dukungan atas operasionalisasi koperasi ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat meninjau langsung kesiapan KDKMP di Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/10/2026). Zulkifli meninjau kelengkapan sarana dan prasarana gerai koperasi dalam menampung barang-barang pasokan pemerintah.
Pengelolaan harian unit KDKMP dijalankan secara kolaboratif oleh Kepala Desa bersama Ketua Koperasi, serta didampingi oleh seorang Manajer operasional.
Struktur manajemen ini dibentuk untuk mengurus distribusi seluruh komoditas program bantuan pemerintah di tingkat desa.
"Jadi ini milik desa, dikelola oleh Kepala Desa dan Ketua Koperasi, dibantu Manager untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti Alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini," ujar Zulkifli Hasan.
Pupuk Indonesia menggandeng pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk memberikan edukasi teknis kepada pengelola KDKMP.
Pelatihan difokuskan pada penguasaan sistem transaksi digital agar proses penebusan pupuk di setiap wilayah berjalan tanpa hambatan teknis.