 |
| Pemerintah Kota Bogor menertibkan lapak PKL di MA Salmun sebagai langkah persiapan proyek JPO pengganti perlintasan kereta api. |
SiarWarta.com, Bogor Tengah — Penertiban lapak PKL MA Salmun Bogor resmi dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Bogor pada Kamis (22/10/2026) pagi.
Pengosongan kawasan di Kecamatan Bogor Tengah ini difokuskan pada pembongkaran deretan bangunan semipermanen milik para pedagang kaki lima yang menempati bahu jalan. Langkah penataan area ini dikerjakan untuk menyiapkan tapak konstruksi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dirancang mampu dilalui oleh pejalan kaki serta pengendara sepeda motor.
Pembangunan sarana infrastruktur penyeberangan ini merupakan konsekuensi atas rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang hendak menutup total perlintasan sebidang rel kereta di lokasi tersebut.
Kehadiran struktur JPO baru difungsikan sebagai sarana pengganti utama guna memfasilitasi mobilitas pergerakan warga masyarakat yang hendak melintas secara aman tanpa harus memotong jalur rel.
Pembersihan ruang publik tersebut berlandaskan regulasi resmi, mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hingga Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021.
Operasi penataan di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, yang diawali dengan kegiatan apel kesiapan seluruh personel di area Balai Kota Bogor.
Penertiban di lapangan mengeksekusi lahan yang ditempati oleh kurang lebih 120 orang pedagang kaki lima.
Pelaksanaan operasi pengosongan ini menerjunkan tim gabungan lintas instansi yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perhubungan (Dishub). Pengerjaan ini turut mendapat pengawalan langsung dari unsur kewilayahan kecamatan dan kelurahan, ditambah keterlibatan personel TNI serta Polri.
Pemerintah daerah tidak serta-merta menggusur aktivitas usaha warga tanpa prosedur operasional. Surat pemberitahuan tertulis telah dikirimkan sebanyak tiga kali beruntun kepada seluruh pemilik lapak sebagai bentuk peringatan dan sosialisasi awal sebelum tindakan fisik dijalankan.
Jenal Mutaqin menyatakan bahwa langkah-langkah penyesuaian di lapangan sangat diperlukan dalam rangka mengawali persiapan konstruksi fisik fisik jembatan penyeberangan orang dan motor, termasuk melakukan pembersihan area di sekitar Jalan MA Salmun.
Sebagai bentuk pemulihan tempat usaha bagi warga terdampak, pemerintah daerah menyiapkan penampungan resmi di dalam bangunan pasar. Para pedagang diarahkan untuk menempati fasilitas tempat berdagang yang masih tersedia di Pasar Kebon Kembang, khususnya pada bagian Blok A, Blok C, dan Blok D. Di ketiga blok pasar tersebut, tercatat ada sekitar 300 unit los atau kios dalam kondisi kosong yang siap untuk langsung ditempati.
Guna meringankan beban operasional para pedagang yang berpindah tempat, pemerintah kota meminta pihak pengelola pasar agar mematok harga sewa los atau kios pada tingkat paling murah. Skema penataan ini ditujukan untuk memindahkan posisi pedagang yang semula beroperasi di trotoar pinggir jalan menjadi pedagang resmi di dalam fasilitas gedung pasar.
Wakil Wali Kota Bogor menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah tidak melarang warga sekitar maupun masyarakat umum untuk menjalankan aktivitas perdagangan.
Kebijakan ini mewajibkan kegiatan jual beli berlangsung di dalam area pasar yang telah disediakan resmi, sehingga seluruh proses penataan ruang dan pembangunan fisik dapat berjalan tanpa hambatan lintasan.
Di tengah proses pembersihan lahan, rencana penutupan sebagian ruas jalan di depan jalan masuk warga Jalan Ardio, Kelurahan Cibogor, diputuskan untuk ditunda.
Penundaan penutupan rute ini diambil akibat belum optimalnya proses penyampaian informasi kepada warga permukiman setempat. Pemerintah kota mengagendakan ruang dialog khusus bersama perwakilan masyarakat guna membahas skema pemanfaatan akses rute alternatif.
Jenal Mutaqin menegaskan penutupan besok ditunda dulu dan pihaknya segera membuat pertemuan dengan perwakilan masyarakat. Sosialisasi dinilai sebagai tahapan sakral yang wajib dijalankan tanpa tindakan mendadak. Dinas terkait, jajaran camat, hingga lurah diinstruksikan menyampaikan tanggal pasti penutupan jalan agar warga dapat mengantisipasi rute perjalanan mereka.
Bersamaan dengan rencana tersebut, perlintasan sebidang rel kereta api yang ada saat ini dipastikan tetap beroperasi normal dan belum ditutup secara penuh. Penutupan akses lintasan kereta baru dieksekusi setelah ada kesepakatan final mengenai rekayasa lalu lintas yang diaplikasikan di kawasan Bogor Tengah.
Selain itu, pengerjaan proyek konstruksi fisik JPO ini akan melibatkan potensi warga lokal, di mana sekitar 30 orang warga sekitar disepakati untuk dipekerjakan secara langsung sebagai tenaga kerja proyek.