Executive Summary ▼
- Penanganan banjir Bandung Selatan kawasan timur memerlukan alokasi anggaran Rp800 miliar untuk rekayasa teknis dan pembangunan kolam retensi besar.
- Perubahan fungsi lahan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang kini padat bangunan memicu penyempitan alur penampungan air alami.
- Wali Kota Bandung meminta Gubernur Jawa Barat memfasilitasi koordinasi lintas daerah guna menerapkan penanganan banjir berbasis kawasan aglomerasi.
SiarWarta.com, Bandung — Proyek penanganan banjir Bandung Selatan di bagian timur membutuhkan alokasi pembiayaan awal Rp800 miliar.
Pemkot Bandung memfokuskan dana tersebut untuk rekayasa teknis pembangunan kolam retensi berukuran besar dan penyiapan sistem pompa air.
Wilayah terdampak paling parah berada di selatan Jalan Soekarno-Hatta, dari Buahbatu hingga Cibiru. Kawasan yang dahulu berfungsi sebagai area penampungan air alami kini telah berubah menjadi pemukiman dan bangunan komersial.
"Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat, 2 Oktober 2026.
Penerapan skema tol air dengan memperbesar saluran aliran ke arah selatan sebelumnya sempat dijalankan.
Langkah tersebut dihentikan lantaran justru memindahkan risiko limpasan air ke wilayah Kabupaten Bandung.
Pengecilan saluran pembuangan yang dilakukan setelahnya malah memicu tumpukan air dan genangan berulang di wilayah kota.
Pembangunan kolam retensi baru di kawasan timur dipilih sebagai jalan keluar untuk menampung limpasan air sebelum dialirkan kembali.
Pemkot Bandung menjadwalkan konfirmasi desain teknis ini kepada Bappenas. Persetujuan pemerintah pusat bakal membuka skema pembiayaan kolaborasi antara APBN dan sumber dana luar lainnya.
Sektor barat Bandung Selatan—meliputi Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut, hingga Cimindi—membutuhkan penanganan lintas batas administratif. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Farhan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan mengordinasikan pemda sekitarnya.
Konsep penanganan banjir ini disamakan dengan pola penyelesaian sampah dan penataan Bandung Utara yang melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Cimahi.
"Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama," ujar Farhan.
