Pemkot Bogor Imbau Pengusaha Depot Air Minum Lengkapi Izin dan SLHS

SiarWarta.com, Kota Bogor — Pemerintah Kota Bogor meminta seluruh pengusaha air minum isi ulang beralih memanfaatkan pasokan air baku resmi daerah. Langkah Pemkot Bogor imbau depot air minum gunakan air PDAM diambil untuk menjamin mutu produk konsumsi harian masyarakat di wilayahnya.

Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat membuka agenda pelatihan pengusahaan air minum di Paseban Sri Baduga pada Rabu (7/10/2026).

Pemilihan pasokan baku dari Perumda Tirta Pakuan dinilai memberikan jaminan keamanan kesehatan yang jauh lebih terukur dibandingkan sumber air mentah lain.

"Nah, di dalam kesempatan ini juga saya mengimbau para pengusaha air minum isi ulang, lebih baik memanfaatkan sumber air bakunya itu dari PDAM saja. Karena lebih terjamin ya melalui proses yang panjang, melalui filterisasi yang jelas, kemudian juga dengan quality control yang jelas, maka tentu untuk masyarakat juga akan mebih terjamin kesehatannya," kata Dedie Rachim.

Dedie menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi keselamatan warga dari potensi bahaya olahan pangan dan minuman yang tidak memenuhi standar baku mutu.

Upaya penataan usaha air minum isi ulang ini didasari atas masih rendahnya tingkat kepemilikan izin operasional kesehatan di Kota Bogor.

Data inventarisasi instansi teknis menunjukkan bahwa dari ratusan depot air minum yang beroperasi aktif, belum seluruhnya mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Situasi tersebut mendorong pemerintah kota untuk menggandeng Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (AUDAMSI) dalam memfasilitasi sosialisasi perizinan serentak.

Seluruh pemilik tempat usaha diwajibkan segera melengkapi berkas administrasi dan mengajukan uji laboratorium atas sampel air yang dijual kepada publik.

Dinas Kesehatan Kota Bogor menyoroti pentingnya kepatuhan tata kelola teknis guna menekan dampak buruk sanitasi yang buruk.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bai Kusnadi, menjelaskan bahaya laten yang muncul apabila tempat usaha dioperasikan secara sembarangan.

"Artinya bahwa risiko yang ditimbulkan oleh pengelolaan yang tidak baik ini akan tercegah. Misalnya tadi ada menimbulkan penyakit, kemudian juga ada risiko pencemaran, kemudian ada risiko air minumnya yang bau, kemudian juga ada penempatan-penempatan yang tata letaknya tidak bagus, sesuai dengan kriteria kesehatan," ujar Bai Kusnadi.

Edukasi yang diberikan mencakup standar penyaringan mikroba, pemeliharaan tabung filter, jadwal penggantian lampu ultraviolet, hingga penataan ruang galon agar terhindar dari paparan debu dan bakteri luar.

Prosedur legalisasi depot air minum isi ulang di Kota Bogor melibatkan koordinasi ketat antar-instansi teknis.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab memverifikasi kelayakan sanitasi tempat dan menerbitkan sertifikat SLHS. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengawal pemenuhan sertifikat standar perdagangan dan ketersediaan kelayakan alat ukur atau tera ulang.

Bai Kusnadi mengonfirmasi bahwa sejumlah pengelola saat ini sudah mulai mengurus perizinan secara bertahap.

"Nah, maksud standar ini satu dengan melakukan perizinan yang sudah baik dan lengkap, kemudian dari kami itu ada persyaratan untuk ada penerbitan SLHS, kemudian juga dari Dinas Perdagangan tadi sampaikan bagaimana persyaratan-persyaratan terkait dengan sertifikat standar dari Dinas Perdagangan, sehingga itu nanti semua pengelola itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan standarnya," tutur Bai.

Pemerintah Kota Bogor memantau terus progres pemberkasan ini agar seluruh pelaku usaha mikro tersebut mampu menghasilkan produk air minum sesuai ambang batas aman kesehatan.