 |
| Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menandatangani kerja sama jaringan rujukan rumah sakit dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi demi jaminan biaya kesehatan. | Foto: Dok, Diskominfo pemkot Bekasi |
Executive Summary ▼
- Pemkot Bekasi gandeng Pemprov Jabar perluas akses kesehatan guna memastikan rujukan rumah sakit dan jaminan pembiayaan rawat inap kelas III berjalan lintas wilayah.
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan 27 kepala daerah menyepakati pengbebasan kendala administrasi kesehatan warga.
- Pasien yang membutuhkan tindakan rujukan khusus tidak lagi diwajibkan pulang ke daerah asal untuk mengurus pembiayaan pengobatan.
SiarWarta.com — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meresmikan kesepakatan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjamin kemudahan pengobatan warga di luar wilayah administrasi domisili.
Penandatanganan dokumen kerja sama lintas daerah ini diikuti oleh 27 kepala daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Langkah Pemkot Bekasi gandeng Pemprov Jabar perluas akses kesehatan difokuskan pada penguatan jaringan rujukan fasilitas medis serta penyederhanaan urusan pembiayaan perawatan.
Kesepakatan ini membuka akses pembiayaan perawatan rumah sakit kelas III bagi masyarakat Jawa Barat yang sedang berada di luar daerah asal.
Warga yang mendadak sakit atau memerlukan tindakan rujukan khusus saat beraktivitas di kabupaten lain kini ditanggung lewat skema jaringan rumah sakit terintegrasi.
Skema integrasi pelayanan kesehatan ini dirancang untuk memangkas hambatan geografis bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis darurat.
Setiap warga yang terdaftar dalam program ini berhak menempati fasilitas perawatan kelas III di rumah sakit mitra jaringan tanpa terkendala domisili KTP.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan keterbatasan tempat perawatan di daerah asal tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi keselamatan jiwa warga.
"Kami menyambut baik kerja sama ini karena yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan. Jangan sampai masyarakat terkendala jarak atau berada di luar daerah asal ketika harus mendapatkan pengobatan," ujar Tri Adhianto.
Tri Adhianto menyoroti mobilitas warga Kota Bekasi yang sangat tinggi di kawasan Jawa Barat hingga ke luar provinsi.
Seringkali warga yang sedang berada di luar daerah terbentur aturan batas wilayah saat mendadak membutuhkan perawatan inap darurat.
Skema pertanggungan biaya ini menjamin pengobatan pasien tetap berjalan tanpa harus memindahkan berkas rujukan secara manual ke kota asal.
Kehadiran aturan anyar ini menghilangkan beban prosedural yang kerap memperlambat penanganan medis darurat di unit gawat darurat.
"Ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka bisa mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya tanpa harus terbebani persoalan administrasi dan pembiayaan, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Tri Adhianto.
Penyederhanaan birokrasi penjaminan berlaku langsung di setiap fasilitas kesehatan rujukan yang sudah masuk daftar kesepakatan. Petugas rumah sakit akan memproses jaminan medis pasien berdasarkan data kependudukan dan sistem verifikasi bersama antar-pemerintah daerah.
Penguatan jaringan rumah sakit antar-kabupaten dan kota difungsikan untuk meratakan rujukan penyakit dengan penanganan khusus.
Pasien yang membutuhkan ketersediaan alat medis lanjutan tidak perlu dipaksa kembali ke rumah sakit daerah asal apabila fasilitas penerima di kota tetangga lebih siap.
Sinergi Pemprov Jawa Barat dan 27 pemerintah kabupaten/kota ini sekaligus menata ulang peta rujukan kesehatan agar tidak menumpuk di satu pusat kota tertentu.
Rumah sakit daerah yang memiliki spesialisasi khusus dapat langsung menerima rujukan dari kabupaten tetangga tanpa penolakan administrasi.
Wali Kota Bekasi berharap penandatanganan dokumen kerja sama ini langsung dieksekusi di tingkat operasional rumah sakit dan puskesmas.
"Kami ingin kerja sama ini memberikan manfaat yang nyata. Pemerintah hadir untuk memastikan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan tepat," kata Tri Adhianto.
Implementasi lapangan dari kesepakatan 27 kabupaten dan kota ini mencakup pertukaran data pasien rujukan, sinkronisasi klaim anggaran kelas III, serta kepastian ketersediaan ruang rawat inap.
Seluruh rumah sakit daerah dan jaringan kemitraan di Jawa Barat diinstruksikan menyesuaikan sistem penerimaan pasien rujukan luar daerah sesuai payung hukum kerja sama terbaru ini.