 |
| Gerai KDKMP Bisa Jual Obat Bebas serta bebas terbatas setelah KSP, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menyepakati penyelesaian aturan distribusi di Istana. | Foto: Dokumentasi KSP |
Executive Summary ▼
- Gerai KDKMP Bisa Jual Obat Bebas dan obat bebas terbatas secara resmi berkat kesepakatan regulasi distribusi antara KSP, Menkes, BPOM, BPK, dan BPKP.
- Penjualan obat di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan medis warga di wilayah yang belum dijangkau fasilitas apotek atau klinik.
- Pemerintah menargetkan perluasan jangkauan distribusi dari skala awal 107 koperasi berkembang hingga mencakup 8.000 sampai 10.000 gerai di seluruh daerah.
SiarWarta.com, Jakarta — Gerai KDKMP Bisa Jual Obat Bebas serta obat bebas terbatas secara sah di tingkat desa dan kelurahan.
Kepastian tersebut didapat setelah Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kementerian dan lembaga teknis menyelesaikan hambatan regulasi distribusi dalam rapat koordinasi di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU; Kepala BPOM Taruna Ikrar; Pimpinan VII BPK RI Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo, M.M., Ak., CA., CSFA; Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus; Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Mayjen TNI Suhadi; serta Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden, Prof. Popy Rufaidah.
Penyelesaian kendala aturan distribusi obat di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini merupakan bagian dari eksekusi langsung atas arahan Presiden.
Pemerintah mengupayakan agar unit koperasi desa segera berfungsi penuh menyediakan komoditas vital harian masyarakat.
Keputusan bersama lintas instansi ini menargetkan penyediaan akses obat-obatan bagi warga pemukiman yang jauh dari fasilitas kesehatan publik.
Gerai koperasi difungsikan sebagai alternatif utama pengadaan produk obat dasar ketika fasilitas pelayanan medis formal belum tersedia di kawasan perkampungan.
Langkah ini dirancang untuk menjawab ketimpangan distribusi pasokan farmasi dasar di berbagai pelosok wilayah.
Masyarakat yang tinggal di lokasi terpencil tidak perlu lagi menempuh jarak jauh hanya untuk membeli obat-obatan kategori bebas.
“Semua kebutuhan terkait gerai KDKMP tersebut bisa diselesaikan, karena memang ada skema tadi yang sudah diputuskan, mudah-mudahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena memang harapan dari KDKMP adalah bagaimana nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi tempat-tempat yang memang membutuhkan gerai obat karena tidak ada apotek, atau klinik, jadi alternatif yang bisa dibeli masyarakat,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Konsensus hukum yang dicapai dalam forum Bina Graha ini mengikutsertakan pengawasan ketat dari BPK RI dan BPKP.
Kepastian hukum tersebut menjamin tata kelola penyaluran pasokan farmasi ke unit koperasi berjalan transparan serta akuntabel dari sisi tata kelola keuangan negara.
"Alhamdulillah, dengan kehadiran Bapak Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, kemudian juga dari BPK RI, Bapak Slamet Edy, serta BPKP, semuanya bisa memberikan satu jawaban, konklusi, dan kesimpulan bahwa obat-obatan, baik yang bebas maupun bebas terbatas, bisa segera disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Listyo Sigit Prabowo.
Pengembangan jaringan operasional KDKMP diproyeksikan tumbuh secara masif dalam jangka pendek. Rencana penyaluran pasokan obat yang pada tahap awal hanya mencakup 107 unit koperasi disepakati untuk dinaikkan skala jangkauannya menuju target 8.000 hingga 10.000 gerai di seluruh Indonesia.
KSP mendorong PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bersama pengelola koperasi di lapangan untuk mengeksekusi hasil alur kerja teknis yang telah ditandatangani. Pendistribusian barang medis ke gerai-gerai desa diprioritaskan bergerak cepat agar ketersediaan stok fisik obat-obatan segera terealisasi di tengah masyarakat.