 |
| Pemerintah mengalihkan sebagian ekspor gas pipa dari Laut Natuna dan Sumatra untuk kebutuhan energi serta industri dalam negeri. |
SiarWarta.com — Pemerintah mengambil tindakan mengalihkan sebagian jatah ekspor gas pipa guna mengamankan pasokan PLN dan industri dalam negeri. Pengurangan volume pengiriman ke negara tetangga ini ditempuh menyusul penurunan produksi di beberapa sumur gas yang sedang menjalani masa pemeliharaan (shutdown).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan tindakan pengalihan energi tersebut tidak melanggar kesepakatan internasional. Dari total alokasi ekspor gas pipa Natuna dan Sumatra sebesar 409,55 MMBTUD, volume yang dipangkas mencapai 31 MMBTUD.
"Pemotongan 31 MMBTUD itu masih berada di batas kontrak minimum. Kita baru memotong sekitar 8 persen, sedangkan batas pelanggaran kontrak baru terjadi apabila pemotongan menyentuh angka 10 persen," ujar Bahlil dalam konferensi pers ketahanan energi nasional di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Penghentian sementara operasional fasilitas produksi di beberapa sumur membuat pemerintah harus menetapkan urutan prioritas. Sektor kelistrikan nasional melalui PLN menjadi fokus utama penerima alokasi gas, disusul oleh pemenuhan kebutuhan pabrik manufaktur domestik. Langkah penyesuaian ini diambil berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait penguasaan sumber daya vital oleh negara untuk hajat hidup masyarakat.
Di luar pengiriman lewat saluran pipa, Indonesia tercatat masih mengoperasikan ekspor gas alam cair (LNG) sejumlah 146 kargo. Bahlil menjamin struktur harga jual ekspor tersebut tetap terikat pada harga kesepakatan awal di bawah rata-rata 20 dolar AS per MMBTUD, kendati harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami fluktuasi kenaikan.
Ia mengingatkan para mitra dagang agar menghormati dinamika kebutuhan energi domestik Indonesia sebagaimana pemerintah selalu memegang teguh komitmen perjanjian bisnis. "Jangan mengajari Indonesia soal komitmen menghargai kontrak. Indonesia sangat menghormati kontrak, namun hubungan bilateral antarnegara juga harus didasari sikap saling menghargai," katanya.
Pengalihan volume gas pipa ini disambut positif oleh Kementerian Perindustrian. Pasokan gas tambahan sangat krusial bagi subsektor petrokimia dan pupuk yang mengandalkan gas sebagai bahan baku, serta sektor manufaktur kaca, baja, hingga keramik yang memanfaatkannya sebagai bahan bakar utama operasi pabrik.
Menteri Perindustrian Sarmuji menilai kebijakan ini menjadi angin segar di tengah tingkat utilisasi industri nasional yang saat ini baru berkisar mendekati angka 70 persen. Tambahan pasokan energi diyakini sanggup menggenjot kapasitas produksi terpakai hingga menyentuh kisaran 80 sampai 85 persen.
Peningkatan aktivitas manufaktur ini diproyeksikan langsung memberi dampak domino terhadap kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), keamanan penyerapan tenaga kerja, dan pergerakan roda ekonomi secara menyeluruh.