 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Andri Gunawan Pemkot Bandung menghentikan program Sasapu Subuh karena dinilai tidak manusiawi, membebani petugas Gober, dan efektivitasnya diragukan. | (Foto:Handoko/Humpro DPRD Kota Bandung) |
Executive Summary ▼
- Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Andri Gunawan meminta Pemkot Bandung menghentikan program Sasapu Subuh yang dijalankan saban dini hari karena membebani aparatur kewilayahan.
- Petugas kebersihan Gober yang menerima penghasilan Rp1,6 juta hingga Rp2,4 juta dipaksa bekerja sejak pukul 04.00 WIB selama tujuh hari seminggu tanpa insentif tambahan.
- DPRD mendesak Pemkot Bandung mengalihkan fokus pada pengurangan sampah langsung dari sumbernya melalui partisipasi masyarakat ketimbang menggelar aksi bersih-bersih ceremonial.
SiarWarta.com, Bandung — Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, mendesak Pemerintah Kota Bandung segera menghentikan pelaksanaan program Sasapu Subuh yang digelar setiap dini hari. Desakan tegas ini disampaikan Andri dalam keterangannya pada Senin, 12 Oktober 2026.
Andri memaparkan bahwa skema pembersihan kota di waktu subuh tersebut menyita energi aparatur tingkat kelurahan dan kecamatan secara berlebihan.
Kebijakan ini dinilai tidak proporsional mengingat jajaran staf di kewilayahan sudah memikul tanggung jawab administratif dan pelayanan publik yang tebal sehari-hari.
Implementasi pengerahan massa di lapangan mewajibkan seluruh jajaran aparatur serta petugas kebersihan bersiap menyapu jalanan mulai pukul 04.00 WIB.
Ritme kerja ekstrem ini menyulitkan para pegawai, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari lokasi area tugas kewilayahan.
Aspirasi keberatan atas jam kerja subuh telah mengalir dari para petugas di lapangan. Para pekerja tidak menolak agenda pemeliharaan kebersihan lingkungan, namun mereka mendesak agar jadwal penyapuan jalan digeser ke jam operasional yang normal.
Andri mendesak jajaran eksekutif Pemkot Bandung segera mengukur tingkat keberhasilan agenda subuh tersebut.
Pemkot Bandung diminta membuktikan secara statistik angka penurunan volume sampah harian serta perbaikan kualitas lingkungan yang dihasilkan dari pengerahan tenaga setiap subuh.
Sorotan tajam DPRD menyasar tidak tersedianya alokasi anggaran insentif tambahan bagi para personel yang bertugas di lapangan. Petugas Got dan Bersih (Gober) yang diturunkan tiap subuh hanya mengantongi penghasilan rutin bulanan berkisar antara Rp1,6 juta sampai Rp2,4 juta.
Petugas kebersihan dengan kisaran gaji relatif rendah tersebut kini harus menanggung beban kerja penuh selama tujuh hari berturut-turut dalam sepekan.
Pola penugasan tanpa henti ini mengabaikan kebutuhan dasar fisik pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Andri menegaskan bahwa secara biologis dan psikologis, manusia tidak dirancang untuk bekerja tanpa jeda libur. Penugasan pada hari Minggu mencabut hak para pekerja untuk berkumpul, berinteraksi, serta memberikan perhatian kepada anak dan keluarga mereka di rumah.
DPRD Kota Bandung memahami keinginan Pemerintah Kota Bandung untuk menampilkan citra keseriusan dan kerja nyata di mata publik dalam menanggulangi krisis sampah kota.
Langkah pencitraan visual tersebut dinilai menggunakan pendekatan yang keliru dengan mengorbankan kondisi fisik pekerja.
Andri mengingatkan agar Pemkot Bandung tidak menjadikan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai pihak yang dikorbankan demi mengejar persepsi keseriusan penanganan sampah. Beban operasional di tingkat bawah sudah berada pada ambang batas kemampuan harian pegawai.
Pendekatan penyelesaian masalah sampah di Kota Bandung harus digeser secara mendasar ke pola pengelolaan dari sumbernya.
Pemkot Bandung diminta menggalakkan edukasi serta memfasilitasi keterlibatan aktif warga dalam memilah sampah rumah tangga, bukannya terus-menerus bertumpu pada kegiatan penyapuan fisik di jalanan.
Evaluasi menyeluruh terhadap agenda penanganan sampah di subuh hari wajib segera dilakukan agar kebijakan yang diterbitkan Pemkot Bandung benar-benar memberikan dampak terukur pada pengurangan tonase sampah dan pemulihan ekosistem kota.