 |
| Mensos Saifullah Yusuf mengumumkan skema bantuan HP gratis bagi warga tanpa gawai, mengandalkan pemutakhiran data biometrik pengenalan wajah demi kelancaran bansos. | Foto: BPMI Setpres |
Executive Summary ▼
- Mensos Saifullah Yusuf prioritaskan bantuan HP gratis bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki gawai berdasarkan verifikasi data terbaru pemerintah.
- Penyaluran gawai ini memanfaatkan sistem perlindungan sosial berbasis pengenalan wajah dan data biometrik guna mengeliminasi pergeseran penerima di lapangan.
- Skema pendanaan, alokasi anggaran, hingga kementerian yang ditunjuk mengelola pengadaan perangkat fisik gawai masih menunggu arahan teknis Presiden.
SiarWarta.com, Jakarta — Mensos Saifullah Yusuf prioritaskan bantuan HP gratis kepada warga yang tercatat sama sekali belum memiliki perangkat gawai pribadi.
Kebijakan penyaluran gawai ini didasarkan pada hasil asesmen serta verifikasi data paling anyar milik pemerintah, demi memastikan bantuan sosial tidak salah sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan keterangan tersebut saat ditemui para wartawan di area kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Penargetan ketat diberlakukan supaya kelompok masyarakat yang berada di posisi paling membutuhkan dapat langsung tersentuh oleh fasilitas pendukung akses digital ini.
Skema penyebaran gawai gratis ini dirancang oleh pemerintah demi memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap bermacam layanan publik digital.
Ketersediaan perangkat gawai pada tiap kepala keluarga diproyeksikan mempermudah warga masuk ke dalam ekosistem perbankan, sekaligus memperlancar proses distribusi bantuan sosial secara elektronik.
Pemerintah memutuskan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial nasional dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) serta pencatatan biometrik.
Penggunaan teknologi pemindaian ini ditujukan untuk memperbarui data penerima bantuan sosial secara berkala, sehingga angka kesalahan pencatatan di lapangan bisa ditekan sedemikian rupa.
Penerapan pemindaian biometrik membuat basis data penerima bantuan tidak lagi sekadar menyimpan deretan nama dan alamat domisili warga.
Sistem baru ini menyimpan secara terperinci rekaman identitas visual wajah setiap warga, yang dipadukan langsung dengan basis data kependudukan nasional milik pemerintah.
Integrasi identitas visual ini dinilai krusial karena realitas penyaluran bantuan sosial di tingkat bawah kerap diwarnai ketidaksesuaian.
Warga yang menerima bantuan fisik di lapangan sering kali ditemukan berbeda dari daftar nama penerima resmi yang sudah terdaftar dalam berkas pemerintah.
Pemerintah hingga kini belum mematok besaran nilai anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai program penyebaran gawai gratis tersebut.
Keputusan mengenai nilai pagu anggaran masih ditahan karena otoritas berwenang harus mengkaji lebih dahulu kalkulasi kebutuhan riil di lapangan serta kondisi keuangan negara.
Sumber pendanaan operasional dan kementerian teknis yang bakal diserahi tanggung jawab melakukan pengadaan fisik gawai tersebut juga belum diputuskan.
Kementerian Sosial sampai saat ini belum merinci dokumen kriteria final bagi calon penerima gawai, termasuk belum bisa menetapkan jadwal pasti kapan penyaluran perdana gawai akan dimulai.
Keterangan mengenai kepastian jadwal dan anggaran tersebut ditegaskan Saifullah Yusuf saat menjawab pertanyaan jurnalis terkait kapan pelaksanaan program gawai gratis bisa direalisasikan. "Wah itu belum tahu ya. Nanti dilihat dulu kondisinya," kata Saifullah Yusuf di depan gedung Kemenko PMK.
Rapat pembahasan khusus yang melibatkan lintas kementerian untuk membicarakan teknis pelaksanaan bantuan gawai gratis ini memang belum digelar.
Instansi yang nantinya ditunjuk mengeksekusi tender pengadaan perangkat HP gratis akan ditentukan sepenuhnya melalui keputusan serta perintah langsung dari Presiden. Kementerian Sosial dalam posisi ini akan mengambil peran pada koordinasi pendataan serta penyiapan daftar warga di lapangan.