 |
| Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari posisi 14,29 persen menuju rentang 12,5 persen hingga 8 persen Produk Domestik Bruto. | Foto: (Dokumentasi Kemenko Perekonomian) |
Executive Summary ▼
- Penurunan biaya logistik nasional ditargetkan mencapai kisaran 12,5 persen sampai 8 persen Produk Domestik Bruto lewat penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026.
- Platform National Logistics Ecosystem berhasil memangkas pengeluaran biaya distribusi hingga 17 persen serta mempercepat durasi layanan sampai 73 persen.
- Sektor angkutan moda jalan memperoleh saluran pembiayaan Kredit Industri Padat Karya untuk peremajaan armada truk tua guna mendongkrak efisiensi operasional.
SiarWarta.com, Jakarta — Pemerintah menetapkan skema penurunan biaya logistik nasional secara bertahap menuju level 12,5 persen hingga 8 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada beberapa tahun mendatang.
Kondisi pembiayaan sektor distribusi barang di Indonesia saat ini tercatat masih berada di angka 14,29 persen terhadap PDB. Kebijakan penurunan pengeluaran tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 secara khusus memberikan penugasan resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tugas eksekusi mencakup penyusunan tahapan penurunan beban biaya operasional sekaligus peningkatan efisiensi rantai pasok secara terukur di seluruh wilayah Indonesia.
Pernyataan resmi terkait peta jalan regulasi anyar ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Pemerintah memfokuskan perbaikan pada penyelarasan arsitektur digital dan pembenahan infrastruktur fisik pendukung moda transportasi.
Upaya memangkas beban operasional mengandalkan penguatan platform digital National Logistics Ecosystem (NLE).
Fasilitas sistem terintegrasi ini dirancang guna menyelaraskan alur lalu lintas barang dan penanganan dokumen kepabeanan, baik untuk kebutuhan pergerakan barang domestik maupun aktivitas ekspor dan impor.
Pengoperasian ekosistem digital tersebut sudah mencatatkan hasil konkret pada efisiensi layanan pengiriman. “Platform ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan biaya logistik hingga 17 persen. Selain itu bisa menghemat waktu layanan hingga 73 persen,” kata Airlangga Hartarto.
Fokus pengembangan NLE akan diperluas melalui penerapan sistem digitalisasi end-to-end. Evaluasi pemerintah menunjukkan operasional NLE sebelumnya masih terbatas pada pemrosesan perizinan antarinstansi Business to Government (B2G) serta Government to Government (G2G).
Langkah penanganan di lapangan berlanjut dengan rencana pembangunan dan penambahan fasilitas dry port (pelabuhan darat).
Keberadaan dry port difungsikan untuk memindahkan titik layanan kepabeanan agar lebih dekat dengan kawasan industri, sekaligus memangkas volume pergerakan truk berat di jalan raya.
Pemerintah menempatkan keterpaduan antarmoda transportasi sebagai prioritas kerja guna mengurai pemborosan biaya.
“Integrasi layanan angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut (multimodal transport) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Cara ini juga akan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada angkutan jalan,” ujar Airlangga Hartarto.
Pengalihan beban moda dari jalan raya menuju jaringan rel kereta api dan jalur laut diproyeksikan sanggup menurunkan risiko kerusakan jalan. Pemangkasan ketergantungan pada moda darat tunggal turut menekan pengeluaran bahan bakar kendaraan logistik.
Sektor pengangkutan jalan mendapat dukungan peremajaan unit kendaraan yang sudah tidak layak operasi. Pemerintah mendorong pemanfaatan fasilitas Kredit Industri Padat Karya (KIPK) khusus bagi pemilik usaha armada truk yang membutuhkan pembaruan unit operasional berusia tua.
Payung hukum pembiayaan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026.
Regulasi ini membuka akses langsung bagi para pelaku usaha logistik untuk memperoleh kucuran dana segar berbunga terjangkau.
Airlangga Hartarto merincikan skema bantuan pendanaan bagi para pengusaha moda darat tersebut. “Melalui peraturan itu, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program KIPK. Sehingga pelaku usaha angkutan moda truk memperoleh dukungan pembiayaan yang terjangkau untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanannya,” ucap Airlangga.
Sisi penguatan kapasitas tenaga kerja dijadikan pilar penopang efisiensi jangka panjang. Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi dan peningkatan sertifikasi kompetensi bagi para penyedia jasa logistik nasional.
Seluruh jajaran penyedia jasa pengiriman diwajibkan melengkapi standar kerja operasional menggunakan integrasi teknologi digital.
Peningkatan mutu SDM ditujukan agar kesiapan tenaga kerja sejalan dengan pembaruan sistem NLE dan pengoperasian moda transportasi modern.